Saat Reses, Sarkawi Jelaskan Mekanisme Pokir DPRD Lutim

pojoksulsel

pojoksulsel

ANGGOTA DPRD HM Sarkawi A Hamid gelar reses perseorangan di Daerah Pemilihan (dapil) Wotu dan Burau tepatnya di Desa Lambarese Kec Burau Kab Luwu Timur Sulsel, Sabtu (04/11/2017).

Kata Sarkawi, kegiatan resesnya tersebut biasa diambil dalam desa yang berbeda-beda dengan tujuan mendengarkan aspirasi terkait hasil pembangunan selama masa periodenya.

“Reses perseorangan sebagai bentuk pertanggungjawaban moril dan politis kepada masyarakat,” Jelasnya.

Lebih jauh Ketua Komisi 1 di DPRD Luwu Timur ini menjelaskan bahwa Reses perseorangan yg tengah dilaksanakan saat ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan PP no 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata tertib DPRD yang didalamnya telah mengatur mekanisme tentang reses untuk menyerap aspirasi rakyat serta permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Karena itu Anggota fraksi partai gerindra ini menekankan bahwa apa yg diusulkan oleh masyarakat pada saat ini akan menjadi dokumennya dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir) yang selanjutnya akan diselaraskan dengan proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang, maupun saat Reses APBD.

Dalam permendagri 54 tahun 2010 sangat jelas dikatakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan juga akan menelaah pokir DPRD yang selanjutnya akan diakselerasikan dengan program rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJMD).

“Jadi tidak boleh lagi ada program yang tidak melalui mekanisme proses perencanaan dan pembahasan di DPRD,” ujarnya di hadapan warga lambarese.

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Reses perseorangan ini cukup tinggi hal ini terlihat dari terpenuhinya tenda-tenda yg telah disiapkan dan banyaknya aspirasi dan usulan yg disampaikan untuk mendapat perhatian dari legislator yang diketahui sangat rutin melaksanakan temu konstituen di Daerah pemilihannya.

Beberapa keterwakilan warga dalam pertemuan tersebut menyampaikan antara lain perlunya pengalihan status hutan yang didiami beberapa desa di Kec Burau yang hingga kini masih berstatus sebagai hutan kawasan, perlunya penanganan antisipasi banjir di beberapa Desa seperti lagego dan lanosi, masalah BPJS dan beberapa usulan program Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan serta kesehatan lainnya.

Hadir dalam kegiatan reses tersebut antara lain Camat Burau, Dewan pendidikan, kepala Damkar, Panwas Burau, para kepala Desa se-kec Wotu dan Burau, Tokoh masyarakat dan warga sekitar. (Tommy Setiawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds