Andi Mappangara Ajukan Pengunduran Diri dari Ketua DPRD Sulbar

Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara

Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 Andi Mappangara, meminta kepada Ketua DPRD Partai Demokrat Sulbar untuk mencari penggantinya sebagai Ketua DPRD Sulbar.

Hal ini disampaikan Andi Mappangara setelah hakim Safri menolak praperadilan penetapan tersangkanya oleh penyidik Kejari Sulsel di PN Makassar, Rabu (24/10/2017) kemarin.

“Saya mengatakan dan mendesak kepada ketua DPD Demokrat Sulbar untuk mempersiapkan orang menggantikan saya sebagai ketua DPRD Sulbar,” kata Andi Mappangara saat dihubungi Rabu (24/10/2017) malam.

Alasan pengunduran diri Andi Mappangara dari Ketua DPRD Sulbar, karena ingin fokus pada proses hukum yang dihadapinya.

“Tapi kan proses pergantian ini tentu akan berproses,” kata Andi Mappangara.

Selain itu, Andi Mappangara juga mengajukan pengunduran dirinya dari sekretari DPD Partai Demokrat Sulbar.

Terkait perkara hukum yang dihadapinya saat ini, Andi Mappangara tetap akan mengikuti perkembangan penyidikan di Kejati Sulsel.

Diketahui, Andi Mappangara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana APBD 2016 oleh Kejati Sulsel, pada tanggal 4 Oktober 2016.

Andi Mappangara menjadi tersangka bersama dengan 3 wakil Ketua DPRD Sulbar, yakni Iskandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan H Harun.

Penetapan tersangka dilakunan setelah tim penyidik pidana khusus Kejati Sulselbar melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 65 orang secara maraton, baik dari dewan maupun dari rekanan dan pihak satuan kerja perangkat daerah.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seleruh saksi termasuk seluruh anggota DPRD Sulbar, Pimpinan SKPD, Pejabat Pengadaan, Pemilik Peruhsaan dan pihak-pihak terkait,” kata Kajati Sulsel Jan S Maringka.

Jan menjelaskan ditetapkannya sebagai tersangka pimpinan DPRD Sulbar karena diduga bertanggung jawab, terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka sebagai unsur pimpinan telah menyepakati besaran nilai pokok anggaran sebesar Rp360 miliar dan dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD lain sebanyak 45 orang.

“Jumlah tersebut terealisasi tahun 2016 lalu sebanyak Rp 80 miliar untuk kegiatan di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekertaris Dewan dan sisanya tersebar di berbagai SKPD lain, dan Kabupaten di Sulbar. Sedangkan tedapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017,” lanjut Jan.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara yang ditugasi melakuka pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta dalam keguiatan pengadaan barang dan jasa.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds