Kasus Korupsi APBD, Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh Diperiksa

Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh saat tiba di Kejati Sulsel, Rabu (25/10/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

Mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh saat tiba di Kejati Sulsel, Rabu (25/10/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel memeriksa mantan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan dana APBD Sulbar tahun 2016.

Mantan Gubernur Sulbar dua periode ini tiba di kantor Kejati Sulsel pukul 14.45 Wita, Rabu (25/10/2017). Anwar Adnan Saleh diperiksa oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Kasi Intel Kejati Sulsel Marang membenarkan pemeriksaan Anwar Adnan Saleh sebagai saksi pada hari ini.

Hingga pukul 16.19 Wita, Anwar Adnan Saleh masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Kejati Sulsel.

Diketahui, Kejati Sulsel telah menetapkan 4 pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka dslam kasus yang sama. Mereka adalah Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, dan 3 Wakil Ketua DPRD Sulbar masing-masing Hamzah Hapati Hasan, H Harun dan Munandar Wijaya pada 4 Oktober 2017.

Selang satu pekan kemudian, 3 pimpinan DPRD Sulbar yakni Andi Mappangara, H Harun, dan Iskandar Wijaya mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Makassar, dengan nomor registrasi 24/Pid.Pra/2017/PN Makassar.

Namun, hakim tunggal PN Makassar Syafri menolak permohonan praperadilan ketiga tersangka pada Rabu (25/10/2017) siang tadi.

Dalam Amar putusan yang dibacakan oleh hakim Syafri menyebutkan, penetapan tersangka terhadap tiga tersangka yakni Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, dan 2 wakilnya masing-masing H Harun dan Munandar Wijaya tidak cacat prosedural.

Penetapan tersangka ketiga pimpinan DPRD Sulbar tersebut oleh penyidik Kejati Sulsel telah berdasarkan dua alat bukti yang telah diatur dalam KUHP.

“Termohon telah memenuhi syarat-syarat penetapan tersangka. Daliil yang diajukan pemohon tidak terbukti adanya cacat prosedural yang dilakukan termohon. Karena itu, menolak praperadilan pemohon,” kata hakim Syafri dalam persidangan di PN Makassar, Rabu (25/10/2017).



loading...

Feeds