Rapat Tertutup Bahas Masalah THM, Karyawan THM Kuasai Gedung DPRD Palopo

Ilustrasi THM

Ilustrasi THM

POJOKSULSEL.com, PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo melalui Komisi I dan III memediasi pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) dengan Polres Palopo serta Pemkot Palopo, Senin 23/10/2017) sore di ruang Komisi III DPRD Palopo

Pertemuan yang membahas masalah THM tersebut dilakukan tertutup. Anggota Komisi III DPRD Kota Palopo, Budiman, meminta agar wartawan keluar dari ruangan.

“Kami minta agar wartawan di luar dulu. Nanti selesai baru kita jumpa pers,” ujar Budiman, legislator PPP kepada awak media yang ada dalam ruangan.

Sontak awak media keluar dari ruangan Komisi III dan menilih berbaur dengan puluhan karyawan dan pelayan THM yang sejak pagi memenuhi gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Flamboyan Palopo ini.

“Kasihan para pelayan yang sudah dua minggu gak kerja dan tidak tau mau berbuat apa. Ada yang dari Kendari dan k
Kalimantan, ” ujar salah satu karyawan Cafe Marcopolo.

Nampak hadir dalam rapat tersebut yakni, Wakapolres Palopo Kompol Woro Susilo, Kasat Reskrim Polres Palopo, Kasat Narkoba Polres Palopo AKP Maulud, Asisten II Taufiq, Asisten III Pemkot Palopo Hj Munasirah, perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perizinan serta para pengusaha THM.

Sebelumnya para pengusaha bersama ratusan pelayan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Palopo mendatangi DPRD Kota Palopo,

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib THM yang telah ditutup sejak dua pekan lalu.

Para pengusaha ini menutup THM karena dilarang Kapolres Palopo menjual minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) di kawasan lokalisasi THM di Labombo Kota Palopo.

Pelarangan menjual minuman beralkohol oleh Kapolres Palopo AKBP Taswin itu, dikarenakan THM di Labombo tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

(bayu/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …