Dicekal, Setya Novanto Juga Gugat Dirjen Imigrasi ke PTUN

Setya Novanto

Setya Novanto

POJOKSULSEL.com – Setya Novanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencekalan dirinya untuk berpergian ke luar negeri. Hal itu diketahui dalam website PTUN Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Dalam laman tersebut, pihak tergugat adalah Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pencekalan itu dilakukan lantaran keterlibatan Setya Novanto atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum Novanto, Fredrich Yunadi membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Setya Novanto mengajukan gugatan terkait pencekalannya ke luar negeri. Gugatan tersebut telah diserahkan PTUN Jakarta pada hari ini (Jumat, 20/10/2017).

“Iya memang betul (mengajukan gugatan Imigrasi ke PTUN), tapi yang kerjakan itu dari grup pengacara lain,” kata Fredrich saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Jumat (20/10).

Fredrich mengaku bukan dia yang mengurus gugatan pencekalan Novanto ke luar negeri oleh KPK. Melainkan kuasa hukum lainnya yang mengurus permasalahan tersebut.

Meski demikian, dia menilai bahwa pencekalan terhadap kliennya tidak sah dilakukan. Sebab, saat ini status Setya Novanto masih sebagai saksi dan bukan tersangka. “Itu namanya pencegahannya tidak sah, cekal yang dikeluarkan tidak sah, karena saksi nggak boleh dicekal,” ujar Fredrich.

Fredrich menyebut, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas, warga negara baru bisa dicekal kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Undang-Undang Imigrasi menyatakan tersangka atau saksi bisa dicekal atas kementerian keuangan,” ucap Frederich.

Sementara itu, dalam materi gugatannya ke PTUN Jakarta, ada empat poin pokok perkara. Antara lain:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An. SETYA NOVANTO (Objek Sengketa)
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, Perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI An. SETYA NOVANTO
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Sebelumnya diketahui, Setya Novanto dicekal ke luar negeri oleh Imigrasi atas KPK pada Senin (4/10) lalu. Pencegahan untuk berpergian ke luar negeri itu dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung dari surat pengajuan pencekalan.

Untuk kasus dugaan korupsi KTP elektronik sendiri, nama Setya Novanto sering muncul sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan e-KTP dengan total anggaran Rp 5,95 triliun.

(fab/cr5/JPC/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Munafri Arifuddin

3 Strategi Gerindra Menangkan Appi-Cicu

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar Hendrik Horas membeberkan, strategi pemenangan Partai Gerindra untuk …
deklarasi pilkada damai sulsel

Sulsel Jadi Rujukan Pilkada Damai

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sulawesi Selatan menjadi pusat kampanye Pilkada Damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Kegiatan ini digelar …