Pemerintah Dorong Daerah Penuhi Penyedian Air Minum dan Sanitasi

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerja sama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, terus berupaya memaksimalkan pembangunan penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas)

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong pembangunan Pamsimas yakni melakukan workshop kebijakan dan strategi pembangunan AMPL Pamsimas di Regional III yakni NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Workshop yang berlangsung selama 4 hari di Hotel Clarion ini dihadiri oleh 117 Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten, Dinas Pekerjaaan Umum dan Bappeda Kabupaten.

Hadi Prabowo mengatakan, dari 117 kabupaten di regional III, baru 36 kabupaten atau sekitar 30 persen yang kabupaten yang mencukupi kebutuhan Pansimas. Selanjutnya, hanya lima darah yang telah menganggarkan pembangunan Pamsimas di atas 2 persen.

“Pembangunan oenyediaan air minum dan sanitasi di negara berkembang itu diharapkan terpenuhi di tahun 2030,” kata Hadi Prabowo di hotel Clarion Makassar, Selasa (17/10/2017) malam tadi.

Dikatakan Hadi Prabowo, untuk program penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia, pemerintahan Jokowi JK menargetkan bisa rampung di tahun 2019 mendatang. Program Pamsimas ini sudah masuk dalam pencanamgan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam RPJMN 2015-2019 sebagai prioritas pembangunan air

Karenanya, sangat pentingmembahas sinergitas dengan kabupaten/kota di regional III ini. Workshop ini, kata Hadi Prabowo, sebagai tempat sharing informasi dan diskusi untuk merumuskan pokok-pokok kebijakan dan strategi pengintegrasian Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (RAD AMPL) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian, pemerintah daerah dapat menuangkan RAD AMPL itu dalam sebuah peraturan bupati sehingga nantinya dapat menjadi program prioritas di daerah untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadi Prabowo juga berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran 3 persen untuk pembangunan Pamsimas di wilayahnya. Pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Munafri Arifuddin

3 Strategi Gerindra Menangkan Appi-Cicu

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar Hendrik Horas membeberkan, strategi pemenangan Partai Gerindra untuk …
deklarasi pilkada damai sulsel

Sulsel Jadi Rujukan Pilkada Damai

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sulawesi Selatan menjadi pusat kampanye Pilkada Damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Kegiatan ini digelar …