Dewan Makassar dan Disdik Ulas Kualitas Tata Kelola Pendidikan di Makassar

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sekretariat DPRD Makassar menggelar diskusi publik mengenai masalah aktual kemasyarakatan. Diskusi yang membahas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pendidikan di Kota Makassar ini sendiri digelar di Hotel Continent, Jalan Adyaksa, Makassar, Rabu (18/10/2017).

Hadir sebagai pembicara, Kadis Pendidikan Ismunandar, Anggota Komisi D DPRD Makassar Melani Mustari dan HM Basri Wello dari Dewan Pendidikan Makassar.

 

Diskusi ini juga menghadirkan puluhan peserta yang terdiri dari perwakilan dari sekolah yang ada di kota Makassar dan juga perwakilan orang tua murid.

Kadis Pendidikan kota Makassar, Ismunandar dalam pemaparannya mengatakan peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran semua pihak, baik masyarkat dan juga pemerintah.

“Kalau merujuk dari tata kelola kita, alokasi dana pendidikan itu harusnya mendapat 20 persen. Dalam rangkaian pengelolaan pendidikan harus ada pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga keluarga,” papar Ismunandar.

Selain itu, Ismunandar juga mengatakan peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di kota Makassar, telah banyak dilakukan dengan berbagai program dari pemerintah kota. Salah satunya adalah 18 revolusi pendidikan.

“Bagaimana pendidikan ini kita jadikan investasi bagi keluarga. Jadi yang tumbuh di benak masyarakat, bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas secara bersama-sama,” ujar Ismunandar.

Senada dengan Kadis Ismunandar, HM Basri Wello dari Dewan Pendidikan Makassar mengatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak. Sementara untuk mencapai tata kelola pendidikan yang diharapkan meningkatkan kualitas, Basri Wello berpatok pada tiga poin, yakni transparansi,partisipasi dan akuntabilitas.

“Program apapun yang akan kita buat untuk anak-anak kita, itu harus diketahui oleh semua pihak, karena kadang kala, anak-anak didik kitalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Tapi, tanpa partisipasi juga, tata kelola itu tidak akan tercapai, karenanya akses informasi harus dibuka, agar partisipasi dan pengawasan dapat maksimal,” jelas Basri Wello.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

IYL-Cakka

IYL: Mari Ciptakan Politik Santun

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Rapat Koordinasi (Rakor) jaringan pemuda dan mahasiswa untuk Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), sukses digelar di Hotel …
Indra Sjafri

PSSI: Terima Kasih Indra Sjafri

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Indra Sjafri sudah resmi tidak menangani lagi Timnas Indonesia U-19. Kepastian itu diungkapkan PSSI pada jumpa pers …
Setya Novanto

Ini Kata Setnov Soal Tahanan KPK

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto sudah dua hari menginap di rumah tahanan lembaga antirasuah …
Andi Sudirman Sulaiman

Sudirman Sulaiman Sasar 70 Desa di Wajo

POJOKSULSEL.com, WAJO – Menyusuri desa-desa, menyapa dan mendengarkan harapan serta keluhan masyarakat menjadi bagian yang menarik dari aktifitas bakal calon …