Ini Pernyataan Tegas Aliansi Serikat Juru Parkir Bersatu Makassar

Jukir di Makassar saat menggelar demo di DPRD Makassar, Kamis (12/10/2017). Mereka menolak pemberlakukan parkir online. | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

Jukir di Makassar saat menggelar demo di DPRD Makassar, Kamis (12/10/2017). Mereka menolak pemberlakukan parkir online. | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Aliansi Serikat Juru Parkir Bersatu Makassar yang terdiri dari sejumlah organisasi dan lembaga swadaya masyarakat di kota Makassar siang ini melakukan pertemuan dengan awak pers terkait kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan Smart Parking.

Kebijakan atas pembangunan publik sejatinya ditujukan pada perluasan askses terhadap sumber-sumber dalam rangka meningkatan kualitas kehidupan warga Negara yang bebas dari tindakan-tindakan represif dari Negara.

Salah satu potret kebijakan yang bertentangan dengan semangat pemajuan harkat dan martabat yakni saat ini pelaksanaan Program “Smart Parking” yang di laksanakan dibeberapa titik kota Makassar dan dilakukan dengan cara-cara represif meneror dan intimidasi terhadap juru parkir yang menolak kebijakan “Smart Parking”.

Jika benar modernisasi perparkiran kota Makassar di tujukan kepada peningkatan kualitas hidup warga Negara terkhusus para Juru parkir kota Makassar maka tentu cara-cara represif tidak terjadi. Maka timbul pertanyaan Program Smart tersebut di tujukan untuk siapakah Program tersebut?

Selain itu alasan lain yang patut diragukan adalah terkait tudingan oleh pemerintah kota makassar dalam hal ini, PD Parkir bahwa para jukirlah yang menyebakan terjadinya kebocoran padahal berdasarkan fakta pihak PD Parkir makassar raya yang diduga melakukan kebocaran tersebut.

Tak berhenti tudingan terhadap juru parkir selaku penyebab kebocoran PAD di sektor perparkiran, Pemerintah Kota kini membuat tudingan baru bahwa para juru parkir yang menolak adalah para juragan parkir. Tentu pernyataan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Parkir tersebut sama sekali tidak mencerminkan sebagai pejabat publik. Dan sangat disayangkan bahwa PD Parkir lebih banyak melakukan pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah.

Tentunya jasa Juru parkir masih sangat di butuhkan oleh kondisi carut marutnya penataan ruang serta diperparah dengan tata kelola perizinan bangunan sehingga kehadiran juru parkir saat ini adalah bagian terpenting dari penanggulangan kamacetan arus lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami dari Aliansi Serikat Juru parkir Makassar Bersatu menyatakan:

1.Memprotes keras tindakan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Parkir yang memaksakan Kepada juru parkir untuk menerima Progaram Smart parking

2.Menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap pemerintah Kota Makassar dalam hal PD Parkir terhadap Juru Parkir.

3.Menghentikan Program Smart Parking sebelum adanya kesepakatan bersama antara Juru Pakir dengan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Parkir.

4.Mendesak Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini PD Parkir Untuk melakukan Pengakajian.

(rls/chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …