SYL: Jangan Hanya Mengambil, tetapi Harus Menjaga

Syahrul Yasin Limpo. | DOK. POJOKSULSEL

Syahrul Yasin Limpo. | DOK. POJOKSULSEL

POJOKSUKSEL.com, MAKASSAR – Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel mengelar Gerakan 1000 kebaikan berupa perkayaan stok sumber daya ikan melalui restoking benih di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Untia, Kamis (12/10/2017)

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo hadir meresmikan didampingi Sekretaris Daerah Abdul Latif.

Restoking atau penebaran ikan di laut dan perairan umum ini dilakukan di 24 kabupaten kota, dengan 101 desa/kelurahan, 53 kecamatan dengan total ikan sebanyak 2.687.334 ekor.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menerangkan, HUT Sulsel harus diperingati setiap tahun untuk membuktikan bahwa kemajuan Sulsel lebih baik dari tahun ke tahun.

“Saya bersyukur semua stakeholder bersatu. Indonesia ini 73 persen laut,” ujarnya

Lebih jauh, SYL mengimbau agar jangan hanya mengambil hasil laut dimana ada 1000 titik penebaran bibit ikan. Kegiatan tersebut juga sebagai peringatan untuk menjaga alam dan membantu negara dengan kekuatan yang ada.

SYL juga menjelaskan dari Rp403 triliun uang yang beredar dalam setahun, Rp15 triliun berasal dari sektor kelautan dan perikanan.

Ekspor komoditi unggulan Sulsel juga mengalami peningkatan. Dari Januari hingga Agustus 2017, yaitu, rumput kaut sebesar 64.034 ton dengan nilai 55,3 juta dollar Amerika Serikat, meningkat 1,4 persen. Udang sebesar 3.628 ton dengan nilai 38,3 juta dollar, meningkat 127,2 persen. Tuna, cakalang dan tongkol sebesar 1.406,8 ton dengan nilai 12,6 juta dollar, meningkat 26,1 persen untuk gurita volume ekspor sebesar 1.081,2 ton dengan nilai 5,1 juta dollar ini meningkat 128,8 persen.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah dilimpahkan ke pemerintah provinsi berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 meliputi 0(nol) hingga 12 mil wilayah perairan laut.

Sementara itu, mewakili Dirjen Perikanan Tangkap, Direktur Pelabuhan Perikanan Pritz, menerangkan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang berlimpah dan membutuhkan tata kelola yang baik.

“Visi Kementerian Perikanan tahun 2015 hingga 2019 yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Misinya dengan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Sehingga perlu adanya strategi kebijakan program dan kegiatan guna tercapai pembaharuan di sektor kelautan dan perikanan,” sebut Pritz

Pritz mengatakan pemangku utama pembangunan kelautan dan perikanan adalah nelayan, kondisi nelayan Indonesia diantaranya secara umum berada pada kriteria rawan miskin.

“Data BPS 2014 tentang persentase rumah tangga usaha perikanan miskin menunjukkan bahwa persentase nelayan yang menangkap ikan di laut sebesar 23,79 dan di perairan darat 24,98 terkait dengan sumber permodalan nelayan juga tertinggi masih dengan modal sendiri yang rata-rata berkisar 70-90 nelayan laut dan 93-98 nelayan perairan darat,” urainya.

Usia produktif nelayan juga mayoritas pada rentang usia 40-49 tahun yang didominasi lama kegiatan penangkapan nelayan secara bekerja sehari (one day fishing) mencapai sekitar 60-93 (laut) dan 83-89 (perairan darat).

Selain itu juga, mayoritas nelayan Indonesia baik laut dan perairan darat masih melakukan kegiatan usahanya secara individu dengan sebagian besarnya belum tergabung dalam kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Koperasi Perikanan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk terus melanjutkan pelaksanaan program-program kegiatan untuk terwujudnya kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Beberapa diantaranya adalah bantuan sarana penangkapan ikan, asuransi nelayan, fasilitasi sertipikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan dan fasilitasi permodalan nelayan melalui perbankan.

Selain itu juga, kebijakan Indoenesi untuk melindungi laut dari pihak asing telah terbukti meningkatkan produksi perikanan tangkap Indonesia.

“Kekayaan laut nasional hanya untuk nelayan lokal, Larangan penangkapan ikan juga berlaku bagi nelayan asing yang memiliki usaha patungan dengan nelayan lokal,” ungkap Pritz.

Pelabuhan Perikanan memiliki peran strategis dalam perkembangan sektor perikanan tangkap nasional. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan mengamanatkan bahwa pelabuhan perikanan mempunyai dua fungsi utama, yaitu: fungsi pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi dan fungsi pengusahaan yang berkenaan dengan bisnis perikanan.

Dia mengatakan, pelaksanaan dua fungsi harus berimbang sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan stakeholders perikanan, dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah, peran pelabuhan perikanan dapat menjadi multipler bagi perekonomian setempat yang pada akhirnya juga berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Bapak Gubernur, Pelabuhan Perikanan Untia berada pada posisi yang sangat strategis disamping berada diantara hub Indonesia Barat dan Indonesia Timur, juga berdekatan dengan daerah penangkapan ikan yang memiliki potensi sumberdaya ikan melimpah,” pungkasnya.

(rilis/muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds