Kasus Korupsi APBD, 3 Pimpinan DPRD Sulbar Ajukan Praperadilan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – 3 pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Pengajuan praperadilan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor registrasi, 24/Pid.Pra/2017/PN Makassar.

Tiga pimpinan DPRD tersebut masing-masing H. Andi Mappangara, Munandar Wijaya dan H Harun.

Humas Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Makassar Syafri membenarkan bahwa 3 pimpinan DPRD Sulbar telah mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Makassar.

“Kami sudah terima surat gugatan praperadilan minggu ini. Dijadwalkan pekan depan diagendakan untuk untuk persidangan,” kata Syafri.

Diketahui, pimpinan DPRD Sulbar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulselbar pada 4 Oktober 2017 lalu.

Penetapan tersangka dilakunan setelah tim penyidik pidana khusus Kejati Sulselbar melakukan pemeriksa saksi sebanyak 65 orang secara maraton, baik dari dewan maupun dari rekanan dan pihak satuan kerja perangkat daerah.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seleruh saksi termasuk seluruh anggota DPRD Sulbar, Pimpinan SKPD, Pejabat Pengadaan, Pemilik Peruhsaan dan pihak-pihak terkait,” ujar Jan.

Jan menjelaskan ditetapkannya sebagai tersangka pimpinan DPRD Sulbar itu, lantaran diduga bertanggung jawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka sebagai unsur pimpinan telah menyepakati besaran nilai pokok anggaran sebesar Rp360 miliar dan dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD lain sebanyak 45 orang.

“Jumlah tersebut terealisasi tahun 2016 lalu sebanyak Rp 80 miliar untuk kegiatan di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekertaris Dewan dan sisanya tersebar di berbagai SKPD lain, dan Kabupaten di Sulbar. Sedangkan tedapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017,” lanjut Jan.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka melanggar Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara yang ditugasi melakuka pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta dalam keguiatan pengadaan barang dan jasa.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …