Deng Ical Ungkap Masalah Penggunaan JKN di Makassar

Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal MI, akrab disapa Deng Ical, saat menjadi pemateri di Seminar Ilmiah dan Gerakan 1000 Kantong Darah, di Hotel Remcy, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (23/9/2017).

Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal MI, akrab disapa Deng Ical, saat menjadi pemateri di Seminar Ilmiah dan Gerakan 1000 Kantong Darah, di Hotel Remcy, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (23/9/2017).

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (Patelki) Makassar menggelar Seminar Ilmiah dan Gerakan 1000 Kantong Darah, di Hotel Remcy, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (23/9/2017).

Seminar ini bertema Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Menunjang Layanan Pemeriksaan Laboratorium Medik diikuti kurang lebih 200 orang peserta seminar yang berlatar belakang analisis laboratorium Se-Sulsel.

Selain itu, seminar ini juga menghadirkan 3 pemateri dan salah satunya itu Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal atau akrab disapa Deng Ical.

Dalam materinya, Deng Ical menyatakan bahwa semua orang di republik ini terutama sekali bagi yang sudah terdaftar dan memiliki nomor induk kependudukan itu sudah tercover dalam JKN.

Menurut Deng Ical, jika ada warga yang tidak tercover berarti kemungkinan itu ada dua kesalahan yaitu negaranya atau warganya sendiri yang tidak mau mendaftarkan diri.

“Jadi kalau kita semunya ini ada yang tidak tercover berarti harus bertanya. Mendaftar kah tidak ?, kalau tidak mendaftar berarti kita yang salah dan kalau kita mendaftar baru tidak tercover berarti negara yang salah,” jelas ketua PMI Makassar ini.

Deng Ical juga mengaku bahwa penduduk Makassar saat ini yang tercover oleh JKN itu secara nasional hanyak kurang lebih 40 persen dan selebihnya itu APBD yang menutupi kekurangannya.

“Saat ini kita berada di angka kurang lebih 80 persen dan tahun kemarin itu di angka 75 persen. Jadi kira-kira sudah 4 dari 5 orang penduduk di Makassar itu sudah tercover karena perintah UDD nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional dan UUD nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial Nasional,” jelas Deng Ical.

Lebih lanjut, kata Deng Ical, masalah paling utama saat ini karena masih banyak rumah sakit yang ogah-ogahan, hal itu karena masih ada adminstrasi yang ter-delay.

“Dana kapitasinya sudah turun kemudian pasien sudah dilayani dengan baik, sedangkan pembayaran di rumah sakit itu baru dilakukan setelah tiga bulan berikutnya oleh BPJS,” kata Deng Ical.

Sementara hampir semua rumah sakit menggantungkan hidup dan biaya operasional para pegawainya itu di cashflownya, dan ini yang menjadi masalah di pemerintah saat ini

“Jadi bukan karna masalah rumah sakit yang tidak mau melayani warga tetapi ada juga memang beberapa rumah sakit yang menggantungkan operasional pelayanan kesehatannya dari BPJS,” kata Deng Ical.

Deng Ical menambahkan bahwa ada juga beberapa rumah sakit yang cashflownya sudah bagus dan operasionalnya sudah bisa sampai satu tahun, dan itulah yang kemudian membuat kita untuk mencoba mencari solusi sehingga memungkinkan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan.

“Di Makassar itu sudah 60 an Fasilitas kesehatan dan rumah sakit serta ditambah lagi dengan puskesmas 46 da dan rumah sakit pemerintah, jadi kurang lebih 100 an tempat berobat di Kota Makassar ini. Jadi kalau dengan angka-angka ini seharusnya tidak adami lagi masyarakat yang tidak terlayani dengan baik,” tutup Deng Ical.

(rilis/pojoksulsel)



loading...

Feeds