Rakornis, PPP Konkretkan Dukungan ke NH-Aziz

Ketua Umum DPP PPP Djan Farid menyerahkan surat rekomendasi kepada Nurdin Halid (NH) sebagai partai pengusung di Pilgub Sulsel 2018. Surat itu diserahkan di kediaman pribadi Djan Faridz di Jalan Talang, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Ketua Umum DPP PPP Djan Farid menyerahkan surat rekomendasi kepada Nurdin Halid (NH) sebagai partai pengusung di Pilgub Sulsel 2018. Surat itu diserahkan di kediaman pribadi Djan Faridz di Jalan Talang, Jakarta, Senin (21/8/2017).

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) semakin serius mengusung pasangan calon Gubernur-calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Muzakkar (NH-Aziz) pada Pilgub Sulsel 2018mendatang.

Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Baso Hamzah, Kamis (21/9/2017), mengatakan, untuk menkonkretkan usungan, partai berlambang Kakbah ini akan menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) terkait pemenangan NH-Aziz pada pilgub nanti.

“Sebenarnya kan sudah ada rekomendasi dari Pak Djan, nanti di rakornis sekaligus penyerahan secara formal dan dibahas langkah pemenangan untuk NH-Aziz,” bebernya.

Baso mengaku, PPP tidak akan menjadi instrumen pelengkap saja di mata NH-AZIZ. Basis PPP riil dan infrastruktur organisasi akan menyusun langkah yang mendorong partai ini lebih signifikan menggalang dukungan.

“PPP serius sekali dan akan membuktikan bisa menjadi penggalang utama suara untuk NH-AZIZ,” tegasnya.

Lebih lanjut, politikus senior PPP ini menuturkan, agenda rakornis akan segara dijadwalkan selepas disahkannya kepengurusan PPP kubu Djan Fariz oleh Kemenkumham. Rakornis rencananya dilaksanakan di Makassar.

“Kita tinggal menunggu pengesahan, kalau sudah ada langsung diagendakan,” beber Pria asal Jeneponto ini.

Sebelumnya, surat rekomendasi PPP telah diserahkan secara langsung oleh Djan Fariz kepada NH di Jakarta, Senin (21/8) lalu. Surat rekomendasi tersebut menjadi bentuk keseriusan partai berbasis islam ini mendukung pasangan nasionalis-religius dalam Pilgub Sulsel.

Pengesahan PPP kubu Djan Faridz menyusul hasil sidang PTUN yang memenangkan kubu tersebut. Kubu Romi kemudian menggugat ke MA, tetapi surat gugatannya ditolak dan MA memutuskan agar persoalan dualisme di PPP diselesaikan oleh Mahkamah PPP.

Sebelumnya, Mahkamah PPP telah menyatakan secara tertulis bahwa kepengurusan PPP kubu Djan Faridz sah secara hukum.

(rilis/gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds