Sugali: tanpa Perwali, Perda Hanya Buang-buang Anggaran

Anggota DPRD Makassar Susuman Halim atau Sugali

Anggota DPRD Makassar Susuman Halim atau Sugali

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sejumlah peraturan daerah (perda) yang digarap DPRD Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih belum punya acuan peraturan walikota (Perwali). Padahal, ada dari Perda tersebut yang sudah lima tahun disahkan.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Susuman Halim mengungkapkan salah satu penyebab banyak Perda yang tidak berjalan disebabkan belum ada peraturan teknis atau petunjuk teknis yang menguatkan, berupa Perwali.

 

Padahal, kata Sugali, sapaan Susuman Halim, dari penyusunan hingga disahkannya satu Perda, menelan anggaran yang tidak sedikit. Namun, dalam penegakannya Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait tidak berdaya menegakkannya.

Sugali bahkan menegaskan kalau Perda yang dibentuk namun tidak juga bisa dijalankan, maka pembentukan tersebut hanya sekedar buang-buang anggaran semata. .

“Percuma kalau begitu kita godok Perda tetapi tidak dijalankan, hanya buang-buang angggaran,” kata Sugali, Senin (19/9/2017), di DPRD Makassar.

“Selain menguras anggaran, menguras tenaga dan pikiran untuk bisa merampungkan satu Perda. Pembahasan itu bisa sampai larut malam di kantor. Sangat disayangkan bila dalam penerapannya perda tersebut hanya tegas di atas kertas saja,” tegasnya.

Karenanya, lanjut Sugali, Kepala Bagian Hukum harus mengupayakan perda yang telah disahkan untuk dibuatkan Perwali.

“Minimal Perda yang sudah disahkan di atas tiga tahun harus segera dibuatkan Perwallinya, sehingga dapat diterapkan segera karena sudah memiliki landasan hukum yang lengkap dan jelas, ” kata Legislator Demokrat ini.

Pemkot Makassar sendiri diketahui, setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program legislasi daerah (prolegda) yang meningkat jumlahnya. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 hingga 2017, alokasi anggaran untuk pembahasan Perda inisiatif mencapai Rp4 milyar, dan satu Perda minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp300 juta.

Di antara sejumlah produk hukum yang dilahirkan dan belum memiliki Perwali, yakni, Perda nomor 64 tahun 2011 terkait larangan parkir di bahu jalan, Perwali nomor 94 tahun 2013 mengenai larangan truk 10 roda beroperasi di siang hari, Perwali Nomor 20 tahun 2010 tentang larangan dalam kota dan sejumlah peraturan lainnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

kesehatan, bahaya obesitas, bahaya kegemukan, penyakit obesitas, obesitas, penyebab obesitas, penyebab kegemukan

Ini 4 Tanda Tubuh Anda Kurang Serat

POJOKSULSEL.com – Memenuhi kebutuhan serat sehari-hari merupakan langkah awal untuk menjaga kesehatan agar tubuh tetap prima. Sebab, kurang serat merupakan …