KPU Parepare Sosialisasi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah

Ilustrasi KPU

Ilustrasi KPU

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar sosialisasi dan publikasi terkait terbitnya Undang-Undang No 10 tahun 2016. Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari, Kota Parepare, Selasa (12/9/2017).

Komisioner KPU Kota Parepare Bidang Devisi Hukum, Hasruddin Husain, mengatakan, KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan menyusul hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pemerintah.

 

“Kita berkewajiban melaksanakan dengan segera rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai administrasi pemilihan itu,” katanya.

Tujuan dari sosialisasi ini, kata dia, untuk memberikan pemahaman kepada partai politik dan masyarakat tentang undang undang RI nomor 10 tahun 2016 mengenai pemilihan Guburnur, Bupati dan Wakil Bupati.

“Kita mengharapkan sosialisasi ini dapat dipahami dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Devisi Hukum, Khaerul Mannan, memaparkan, syarat calon perseorangan menurut pasal 41, dan syarat calon Parpol menurut pasal 42.

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan calon wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum,”papar mantan Ketua KPUD Parepare ini.

Sedangkan kata dia, pendaftaran pasangan calon Parpol, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten kota.

“Namun pasangan calon telah disetujui partai politik tingkat pusat, yang dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat,” katanya. (haerul amran/pojoksulsel)



loading...

Feeds