18 Rekomendasi DPRD untuk Pemkab Luwu Timur

DPRD Luwu Timur menggelar Paripurna dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 dan penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Luwu Timur.

Paripurna tersebut digelar di Kantor DPRD Luwu Timur, Senin (4/9/2017).

 

Sebelumnya, Banggar telah melakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 mulai agustus hingga september 2017. Hal ini telah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Selaku juru bicara, Herdinang membacakan 18 Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Luwu Timur kepada Pemerintah Daerah.

Katanya, Rekomendasi tersebut merupakan peran DPRD dalam melakukan cek and balance dan juga merupakan tugas dan kewajiban secara konstitusional.

“Tanggung jawab Pemerintahan adalah tanggungjawab bersama, oleh karena itu hubungan antar lembaga harus dijaga.” ujar herdinang.

Berikut rekomendasi badan anggaran DPRD Luwu Timur yang dirangkum :
1. Perlunya perencanaan Target PAD yang cermat
2. Pemerintah Daerah (Pemda) perlu meningkatkan bidang kepariwisataan
3. Mendorong pemda meningkatkan peningkatan PADdari segi komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi
4. Mendorong pemda agar mengkaji potensi pajak dan pendapatan lainnya dari PT. Vale Indonesia dan Perusahaan lain di Luwu Timur.
5. Pemda diharapkan mampu mengevaluasi berkala atas BUMD dalam rangka peningkatan PAD yang bersumber dari BUMD.
6. Kinerja SKPD mesti ditingkatkan untuk memenuhi target belanja.
7. OPD yang tidak mencapai target agar di evaluasi kinerjanya.
8. Mendorong pemda mengambil langkah konkret atas Bantuan Dana stimulan yang menunggak.
9. Fungsi Bappeda pada TA 2016 tidak sepenuhnya dijalankan, banggar meminta Bupati agar mengevaluasi Bappeda bidang koordinasi.
10. Fungsi Bappeda bidang Administrasi penyusunan program dan keuangan tidak berjalan maksimal, meminta Bupati agar melakukan perbaikan sektor dimaksud agar tidak terulang di tahun mendatang.
11. Mendorong pemda agar mengkaji asset daerah yang kontribusinya tidak maksimal. merekomendasikan agar dilelang atau disewakan pada pihak ketiga yang lebih produktif.
12. Mendorong Pemda agar mempertimbangkan Penempatan PNS yang sesuai dengan kecakapan dan sesuai pada kompetensi dibidang keahliannya.
13. lebih mengingatkan kepada PNS agar bertanggungjawab dengan jabatan baru yang diembannya agar terciptanya kesinambungan program antara pejabat lama dan baru.
14. menyarankan pemda agar memberikan tunjangan khusus dan sarana penunjangnya pada Inspektorat. diharapkan adanya Peningkatan pengawasan internal oleh inspektorat, dalam rangka urusan pemerintahan Desa.
15. Seluruh kendaraan Operasional OPD yang masih ada di Sekretariat Daerah agar diserahkan sesuai peruntukannya.
16. Menyarankan pemda agar memperhatikan prinsip optimalisasi dan efisiensi dalam menyusun rencana belanja dana DAK.
17. Percepatan realisasi penyediaan baju seragam sekolah dan bantuan pendidikan gratis bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
18. Merekomendasikan percepatan pembebasan sekolah yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

(tommy setiawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds

danny-indira

SAH! Demokrat Usung Danny-Indira

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – DPP Partai Demokrat telah memutuskan kandidat usungan di Pilkada Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan 2018 mendatang. Pengambilan …