Menlu RI Temui Aung San Suu Kyi Terkait Pembantaian Muslim Rohingya

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

PEMERINTAH Indonesia bergerak cepat terkait kasus pembantaian warga Rohingnya, Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi di Rakhine State.

“Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini (kemarin) saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi,” kata Menlu RI Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya, dilansir RMol.co (Jawa Pos Grup).

Retno mengatakan, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Myanmar segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

“Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim,” jelas dia.

Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, pihaknya berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.

“Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan,” jelas dia.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Kemenlu pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program “Humanitarian Assistance for Sustainable Community” (HASCO) untuk Myanmar.

“Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM),” jelas dia.

Program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State.

Adapun empat prioritas bantuan berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Nilai bantuan kemanusiaan mencapai dua juta dolar AS yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah diplomasi optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar.

Menlu RI aktif berkomunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State.

Termasuk seruan agar semua bentuk kekerasan segera dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat Myanmar.

“Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Menlu Retno.

Selain bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi, Menlu Retno direncanakan juga akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Myanmar lainnya, yakni Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Penasehat Keamanan Nasional U Thaung Tun.

“Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu mengatasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan,” pungkas Retno.

(mam/jpg/JPC/pojoksulsel)



loading...

Feeds