Pemda Lutim Bentuk Tim TP2KPL

Suasana rapat pembentukan Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Perizinan lingkungan (TP2KPL) di Ruang Rapat Kantor Bupati Lutim, Rabu (9/8/2017). | POJOKSULSEL - TOMMY SETIAWAN

Suasana rapat pembentukan Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Perizinan lingkungan (TP2KPL) di Ruang Rapat Kantor Bupati Lutim, Rabu (9/8/2017). | POJOKSULSEL - TOMMY SETIAWAN

POJOKSULSEL.com, LUWU TIMUR – Untuk mengurangi maraknya kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak sesuai mekanisme dan prosedur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur (Lutim) membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Perizinan Lingkungan (TP2KPL), di ruang rapat Kantor Bupati Lutim, Rabu (9/8/2017).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Tabacina Akhmad mengatakan masih banyak persoalan yang terkait sektor ini perlu di atasi sehingga pembentukan tim TP2KPL ini perlu dilakukan.

Ia mencontohkan bahwa hampir tiap hari ada saja masyarakat yang melaporkan makin maraknya penambangan batuan ilegal.
Selanjutnya, kurang terarahnya penanganan aduan masyarakat sebagai implikasi hilangnya kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten terhadap penambangan batuan ilegal akibat pengalihan kewenangan ke Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan data DLH, kata Tabacina ada sekitar 54 orang penambang tanpa izin.

Tabacina melanjutkan tim TP2KPL ini nantinya akan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan, menerima aduan aspirasi masyarakat, mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian sengketa diantara masyarakat.
Selanjutnya mengambil tindakan preventif, melakukan penyuluhan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat semakin maraknya penambangan batuan ilegal.

Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, dalam rapat tersebut, menekankan pentingnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha penambangan agar masyarakat dapat memahami persyaratan dalam pengurusan IUP atau Izin Usaha Penambangan di Pemprov Sulsel. Tim TP2KPL harus memfasilitasi hal tersebut.

“Perlu disosialisasikan ke masyarakat apa saja yang menjadi syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan IUP di Pemprov Sulsel dan bagaimana prosedur pengurusannya sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait persoalan ini. Intinya harus ada transparansi terkait prosedur pengurusannya,” kata Irwan.

Dalam rapat TP2KPL ini dihadiri Kasi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulsel, Djemi Abdullah.

(tommy setiawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds