Tiga OPD Masuk Catatan “Merah” Dewan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kota (Pemkot) Makassar yang menjadi mitra kerja empat komisi di DPRD Makassar masuk catatan “merah” dewan. Hal tersebut berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) triwulan kedua.

“Mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi (Monev) ketiga SKPD ini memiliki serapan anggaran paling rendah, selain itu ada banyak masalah yang tidak mampu diselesaikan,” ungkap Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD Makassar, Sampara Sarif, Selasa (8/8/2017).

Meski begitu, Sampara Sarif mengungkapkan hanya melakukan tugas kontrolnya sebagai dewan, “Mutasi itu kan hak prerogatif wali kota untuk mengganti jajarannya yang dianggap tidak layak, namun sebagai mitra kerja tentu DPRD punya penilaian terhadap kinerja SKPD yang patut walikota pertimbangkan untuk masuk daftar mutasi,” jelasnya lagi.

Sampara pun membeberkan beberapa pejabat OPD yang dinilai layak dimutasi, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Ismunandar, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Muhtar Tahir, dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Naisyah T Azikin.

Ketiga OPD yang menjadi mitra kerja komisi D tersebut, diakui Sampara memiliki serapan penggunaan anggaran dan capaian program baru pada kisaran 20 persen. Padahal, idealnya kata legislator PPP itu serapan OPD harusnya sudah mencapai 50 persen.

“Yang baru baru mencapai 40 persen itu hanya RSUD Daya, yang lain baru 20 persen,” tambahnya.

Ia juga meminta walikota Makassar Danny Pomanto pada mutasi 12 Agustus mendatang, agar segera mencari pengganti pejabat defenitif untuk ditempatkan di Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar).

“Kan ada yang masih Plt, itu harus segera didefenitifkan. Intinya semua OPD tidak perlu dipertahankan kalau tidak mampu memberikan kinerja yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Abdi Asmara mengatakan terkait persoalan mutasi, hal tersebut menjadi kewenangan Walikota. Serapan anggaran dan capaian program OPD yang ada di Komisi A sebagai mitra kerja di DPRD tidak bisa dijadikan acuan. Sebab menurut Abdi, walikota tentu punya penilaian dan pertimbangan tersendiri ketika ingin menggeser pejabat-pejabatnya.

“Tentu banyak indikator yang menjadi pertimbangan wali kota selain mengukur realisasi fisik dan keuangan OPD. Selain itu mutasi adalah hak prerogatif walikota,” katanya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds