Ini Indikator Jokowi Tentukan Pendamping di Pilpres 2019

Kaesang Pangarep bersama ayahnya Jokowi

Kaesang Pangarep bersama ayahnya Jokowi

SEJUMLAH nama dianggap berpeluang mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Tak hanya Kapolri Tito Karnavian, ada pula Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menkeu Sri Mulyani, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun, nama-nama itu belum cukup kuat untuk bisa ditafsirkan sebagai tipe ketokohan calon wakil presidennya Jokowi nanti. “Belum ada indikator yang kuat, baru meraba-raba saja. Di survei terakhir, nama-nama itu masih rendah semua, beum ada yang sampai sepuluh persen,” ujar Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/8).

Kata dia, potensi nama-nama itu untuk mendampingi Jokowi baru bisa diterka enam bulan sebelum Pilpres yang jatuh pada April 2019 mendatang. Yakni, tergantung pada situasi politik yang ada.

Jika pada saat itu isu politik Indonesia akan didominasi oleh masalah ekonomi yang mengkhawatirkan, baik soal pengangguran, harga bahan pokok, investasi yang turun, pengembangan industri atau situasi perbankan yang kurang bagus, kemungkinan katanya Jokowi akan memilih calon dari ekonom yang punya reputasi dan kredibilitas kuat di lingkup nasional maupun internasional sebagai wakil presidennya.

“Pada saat itu Pak Jokowi akan mengambil keptusan untuk memberikan rasa aman kepada publik nasional sekaligus memberi sinyal kepada dunia internasional bahwa Pak Jokowi siap untuk menangani persoalan ekonomi saat itu,” ujar Abbas.

Jika enam bulan jelang Pilpres 2019 yang mendominasi soal dukungan Islam, misal Jokowi dianggap kurang bersahabat dengan pemilih muslim, organisasi-organisasi Islam dan dianggap sebagai tokoh yang kurang dicintai masyarakat muslim, itu akan menjadi beban buat Jokowi terpilih kembali.

Di situasi itu lah menurut dia, akan mengharuskan Jokowi memilih calon wakil presiden yang memiliki reputasi dan akar kuat di kalangan pemilih muslim. “Entah siapapun namanya. apakah dari akar Muhammadiyah, akar NU, atau akar organisasi Islam yang lain,” sebut Abbas.

Hipotesis lainnya, jikalau situasi keamanan menjadi tantangan utamanya. Kata jebolan University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu, Jokowi harus merespon dengan memeberikan kesempatan calon dari latar belakang polisi atau militer.

Misalnya jikalau kekhawatiran yang meluas di publik soal kejahatan penegakkan hukum, hubungan antar etnis yang mengganggu kenyamanan warga negara, menganggu kenyamanam dunia usaha, dan menganggu pertumbuhan ekonomi, maka Jokowi harus meresponnya dengan memberikan kesempatan wapres dari kalangam militer.

“Supaya memberikan sinyal bahwa Jokowi merespon pada kekhawatiran masyarakat, kehkawatiran publik sekaligus memberikan garansi bahwa Jokowi bisa menghandle situasi dengan baik,” jelas Abbas.

Contoh situasi itulah yang mrnurutnya akan menjadi salah satu pertimbangan utama Jokowi menentukan cawapresnya.

“Apakah Pak Tito, Pak Gatot mungkin ada calon yang lain juga. Misalnya Pak Luhut Binsar kan latar belakang militer juga. Bisa juga Pak Moeldoko. Polisi juga banyak. Yang dari Islam juga bukan hanya Muhaimin, situasi itu yang jadi konteks sekaligus indikator Pak Kokowi tentukan pasangannya,” tutur dia.

Seperti halnya ketika Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai wakilnya pada Pilpres 2014 lalu. Jokowi yang populer dianggap kurang berpengalaman, kurang kompeten, dan dianggap orang baru dari kampung, dunia usaha dan militer pun meragukannya sebagai pemimpin.

“Ada Pak JK sebagai wakilnya itu menyelesaikan banyak hal dengan urusan muslim dia selesai, dengan urusan pengalaman juga selesai,” pungkas Abbas.

(dna/JPC/pojoksulsel)



loading...

Feeds