Pilkada Parepare Dianggarkan Rp 16 Miliar, tapi…

Ilustrasi

Ilustrasi

WALIKOTA Parepare HM Taufan Pawe menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan KPU Parepare. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Setdako Parepare, Jumat (4/8/2017).

Pemkot Parepare memberikan dana hibah sebesar Rp 16 miliar kepada KPUD dalam rangka perhelatan pilkada 2018 mendatang. Dana tersebut dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan APBD 2018.

Hanya saja, pencairan anggaran Dana Hibah tersebut akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahab pertama Rp 4 miliar yang dialokasikan pada APBD 2017 dan kedua sebesar Rp 12 miliar pada APBD 2018 yang dicairkan pada akhir Januari.

Dengan demikian, Taufan Pawe berharap KPUD Parepare dapat menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya, serta memberikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap.

“Saya mohon kepada KPUD agar memperbaiki model pertanggungjawaban anggaran yang digunakan dan dilaporkan secara berkala,” ucap Taufan.

Taufan Pawe mengatakan, NPHD harus dikaji secara cermat dengan berpedoman taat asas, administrasi dan anggaran.

Anggaran yang dipatok Rp 16 miliar dari usulan KPUD sebesar Rp 21.9 miliar itu pun harus dirasionalisasi, agar tidak berbenturan dengan hukum.

“Tentu anggaran harus dirasionalisasi. Saya ingin proses rangkaian Pilwalkot dan Pemilihan Wakil Walikota berkualitas dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan asas manfaat. Tidak sedikit kasus-kasus dalam Pilkada ujung ujungnya terbelit kasus,” terang Ketua DPD II Partai Golkar ini.

Mengenai pertimbangan besaran anggaran dana hibah dalam NHPD, Taufan menegaskan jika proses rasionalisasi telah dilakukan secara cermat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengkaji jumlah calon yang diprediksi pada Pesta Demokrasi mendatang.

Jumlah kursi di parlemen, katanya, sebanyak 25 kursi dirasionalkan dengan 5 calon, sehingga anggaran Rp 16 miliar dari jumlah Rp 21.9 yang diusulkan dapat mengakomodir proses Pilkada, mulai tahapan awal hingga akhir Pilkada pada 2018 mendatang.

“Kami juga ingin mengatakan, bahwa tidak ada frame antara Wali Kota dan KPU. Tetapi saya menghindari bertemu, biarkan sistem yang berjalan,” tambahnya.

Ketua KPUD Kota Parepare Nur Nahdiyah mengaku, jika Anggaran dana Pilkada Rp 16 miliar yang dihibahkan Pemkot Parepare rasional dari jumlah Calon Wali Kota dan Wakil yang diprediksi pada Pilkada Parepare.

“Kalau di angka Rp 21,9 miliar itu dengan asumsi untuk 8 calon, setelah Pemkot meminta kami untuk merasionalkan, maka kami melakukan diskusi dan kembali mengkaji sebenarnya berapa yang rasional untuk diusul. Betul yang dikatakan Pak Wali, dari jumlah kursi di DPRD saat ini, maka sangat memungkinkan ada 5 calon, belum lagi perseorangan,” katanya.

Rasionalisasi anggaran Rp 16 miliar tersebut, kata dia, berimbas pada pemangkasan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebelumnya diusul 3225 menjadi 300 TPS.

“Jumlah TPS juga kita rasionalkan, kita berharap data pemilih terakhir dari Disdukcapil tidak terlalu besar lonjakannya sehingga kita memaksimalkan anggaran yang ada,” terangnya.

Jumlah wajib memilih, kata Nur Nahdiyah, saat ini, mencapai 125 ribu lebih, dari 124 ribu pada tahun sebelumnya. “Lonjakannya cuma seribu, jadi tidak terlalu besar sehingga rasional dari anggaran yang ditetapkan,” tutupnya.

(sps/pemkotpare/pojoksulsel)



loading...

Feeds