Perda Hak Keuangan DPRD Lutim untuk Tingkatkan Etos Kerja

DPRD Luwu Timur melakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rapat  digelar di Kantor DPRD Luwu Timur, Rabu (2/8/2017)
.

DPRD Luwu Timur melakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rapat digelar di Kantor DPRD Luwu Timur, Rabu (2/8/2017) .

POJOKSULSEL.com, MALILI – DPRD Luwu Timur melakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rapat digelar di Kantor DPRD Luwu Timur, Rabu (2/8/2017).

Ketua Pansus Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Andi Endy B. Shin Go mengatakan, dengan adanya penetapannya menjadi perda, pansus mengharapkan agar anggota DPRD lebih meningkatkan etos kerja sesuai fungsi dan wewenang dalam pengawasan, budgeting dan legislasi.

Kata Endy, beberapa tunjangan baru untuk pimpinan dan anggota DPRD seperti Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Tentunya senantiasa mengedepankan asas kepatutan dan efisiensi,” lanjutnya.

Adapun dasar pengelompokan kemampuan keuangan daerah, Endy menjelaskan bahwa sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah tetap mengacu pada Peraturan Menteri yang berlaku.

“Hasil konsultasi pansus di Biro Hukum Prov. Sulsel, pemerintah daerah tetap mengacu pada peraturan menteri sebelumnya. selama peraturan tersebut belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” papar Legislator PPP itu.

Sekadar diketahui, Tunjangan tambahan yang didapat DPRD sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 selain Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses yakni tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Tunjangan ini diberikan tiap bulan dan besarannya setara dengan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD pada awal juni 2017 kemaren, maka DPRD Luwu Timur dalam waktu 3 bulan setelahnya wajib membuat perda sebagai landasan yuridis bagi pemda untuk menyediakan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Adapun Perda yang diganti dan dinyatakan tidak berlaku yakni Perda Kabupaten Luwu Timur nomor 7 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 4 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

(tommy setiawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds