Tiga Pejabat ULP Parepare Diduga Terima Suap, Polisi Telusuri Pengusaha yang Memberi

Kapolres Parepare AKBP Pria Budi. | POJOKSULSEL - HAERUL AMRAN

Kapolres Parepare AKBP Pria Budi. | POJOKSULSEL - HAERUL AMRAN

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Tiga pejabat Unit Lelang Pengadaan (ULP) Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian, setelah terjaring ‎dalam sebuah operasi yang dilancarkan oleh tim Saber Pungli, Polres Parepare, Senin (31/7/2017) malam.
‎‎
M‎ereka diduga kuat melakukan praktek pungutan liar (pungli) sejumlah proyek di unit layanan tersebut.

Dalam operasi itu, tim Saber Pungli mengamankan uang sebesar Rp12,5 juta dari laci panitia ULP, uang tersebut masih diduga sebagai hasil sogokan dari pihak rekanan.

Meski begitu, pihak kepolisian mengaku masih membutuhkan bukti otentik dalam penanganan kasus tersebut.

Alasannya, pihak rekanan yang diduga pemberi suap sejauh ini belum pernah dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kapolres Parepare, AKBP Prya Budi, mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Oknum kontraktor yang disebut-sebut memberi suap sementara ditelusuri dan belum dimintai keterangan.

“‎Penyidik sedang mengembangkan kasus ini. Penerima, pemberi dan siapapun yang terlibat akan menerima konsekwensi hukum,” kata Pria Budi, Selasa (1/8/2017) di Mapolres Parepare.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi tiga nama pihak kontraktor yang akan diperiksa terkait kasus itu. ‎

Terkait kasus tersebut, pihak Pemerintah Kota Parepare langsung bersikap, melalui Kabag Humas Pemkot Parepare, Amarun Agung Hamka, pemerintah kota tetap menghormati prosudur hukum yang diterapkan lembaga kepolisian.

Namun dia berharap agar seluruh pihak tetap mengedepankan asas prdauga tak bersalah dalam menyikapi persoalan itu.

Hamka juga mengaku pemerintah kota telah menurunkan tim kuasa hukum untuk melakukan kajian atas apa kasus yang menimpat oknum ASN yang diduga melakukan pungli tersebut.

“Ya, saya pikir semua harus bijaksana dan menghormati ‎proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kita apresiasi tindakan penegak hukum, namun kita juga harus hargai prosesnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ungkap Hamka.

(haerul amran/pojoksulsel)



loading...

Feeds