Kenaikan Gaji Legislator Makassar Siap Dibahas Melalui Pansus Besar

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar siap dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). 

Hal tersebut disampaikan dalam keputusan rapat paripurna istimewa tentang ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kota Makassar, di ruang rapat paripurna DPRD Makassar, Senin (31/7/2017).

Juru bicara tim pengusul prakarsa ranperda, Zaenal M Betta mengatakan selaku pejabat daerah yang memiliki tugas dan wewenang, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dalam pengelolaan keuangan daerah setiap penganggaran dalam APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasi, tentu perlu pembahasan aturan ini termasuk belanja penunjang DPRD,” katanya.

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menuturkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dimaksud antara lain mengatur pemberian uang representasi, tunjangan komunikasi, reses, kesejahteraan dan perlengkapan, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, transportasi, belanja kegiatan. 

“Atas dasar pengusulan atau prakarsa 15 orang anggota fraksi dari 8 Fraksi maka akan dibentuk pansus besar sebanyak 25 anggota pansus untuk membahas perda tersebut,” ujar Zaenal.

Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD makassar, Adwi Awan Umar mengatakan setelah ranperda tersebut diputuskan, maka akan dilanjutkan dalam pembahasan pansus. Tidak butuh waktu lama hingga ranperda ini ditetapkan. 

“Tidak ada anggota dewan yang menolak, jadi mungkin akhir agustus sudah ditetapkan,” ungkap mantan Kabag Umum Pemkot Makassar ini.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds