SIAP-SIAP! Pemerintah Terapkan Redenominasi, Harga Rp 10.000 Jadi Rp 10

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Pemerintah saat ini mulai membahas tentang penerapan redenominasi.

Bila rencana tersebut mulus, redenominasi bisa diberlakukan penuh pada 2030.

Rencana tersebut terungkap saat Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (25/7/2017). Pertemuan ini untuk membahas rencana redenominasi.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa nol di belakang angka.

Harga-harga barang nanti ikut menyesuaikan sehingga tidak sampai terjadi disparitas yang berpotensi memicu inflasi.

Agus menjelaskan, rencana redenominasi tersebut sebenarnya sudah bergulir pada 2013. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan amanat presiden sebagai tanda persetujuan pemerintah membahas RUU Redenominasi dengan DPR.

”Tapi, pada 2013 itu terjadi gejolak ekonomi dunia sehingga kita tidak selesaikan RUU-nya,” terang Agus setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Bila pembahasan bisa dilaksanakan tahun ini, Agus yakin dapat terselesaikan dengan baik. Mengingat persiapannya sudah cukup matang.

Pihaknya sudah menyiapkan rencana sosialisasi secara bertahap hingga 2029. Tentu dengan asumsi bahwa RUU Redenominasi bisa diajukan dan disahkan tahun ini juga.

Diawali dengan masa persiapan pemberlakuan redenominasi selama dua tahun pada 2018–2019. Kemudian, redenominasi mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 dalam masa transisi hingga 2024.

”Saat itu di Indonesia akan ada rupiah lama dan baru, tetapi bersama. Dan harga-harga barang dan jasa harus dipasang harga-harga baru dan lama,” lanjutnya.

Menurut Agus, sejauh ini presiden menyambut baik rencana tersebut. Hanya, rencana itu masih perlu dibahas lebih lanjut dalam sidang kabinet.

”(Bila disetujui, Red) nanti presiden akan memberikan arahan final dan untuk selanjutnya kami akan bicarakan dengan DPR,” imbuh Agus. Yang jelas, prosesnya berjalan terus. RUU tersebut diharapkan bisa masuk prolegnas prioritas tahun ini.

RUU itu, jelas Agus, akan mengizinkan penyederhanaan nilai rupiah dengan tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Sebab, yang disederhanakan bukan hanya rupiahnya, tetapi juga harga barang dan jasa. Sehingga diyakini tidak ada dampaknya terhadap daya beli.

Agus kembali meyakinkan bahwa redenominasi bukanlah sanering seperti yang diterapkan di era Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara pada 1950-an. Sebab, penyederhanaan nilai mata uang diikuti dengan nilai barang dan jasa pada waktu bersamaan.

Meski demikian, sambung Agus, belum ada pembahasan berapa nilai penyederhanaan yang akan diambil. Apakah mengurangi tiga atau empat angka nol dari nominal yang ada saat ini.
Bila yang dikurangi adalah tiga angka nol, harga barang Rp 10.000 akan terpotong menjadi Rp 10. Di situlah fungsi masa transisi.

Saat transisi, akan ada dua harga dan rupiah yang diberlakukan pada waktu bersamaan. Bila konsumen membayar menggunakan rupiah lama, yang berlaku adalah harga lama. (JPNN)



loading...

Feeds

pilgub dki jakarta, pilkada dki jakarta, pilgub jakarta, pilkada jakarta, sandiaga uno kritik ahok, pilkada jakarta sandiaga

Soal Reklamasi, Begini Jawab Tegas Wagub

POJOKSULSEL.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkap kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait reklamasi di Teluk Jakarta. …