Simbol Konflik Israel dan Palestina yang Bernama Masjid Al Aqsa

Jerusalem dengan Masjd Al Aqsa. (Mahmoud Illean/AP Photo)

Jerusalem dengan Masjd Al Aqsa. (Mahmoud Illean/AP Photo)

POJOKSULSEL.com – Jerusalem dikenal sebagai kawasan yang penting bagi tiga agama di dunia, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen.

Untuk memasuki Jerusalem atau dikenal dengan sebutan Kota Tua itu, terdapat sebanyak 11 gerbang. Tujuh gerbang di antaranya dibuka sampai sekarang.

Di dalam kota yang merupakan salah satu situs World Heritage tersebut ada kompleks Haram Al Sharif yang di dalamnya berdiri Masjid Al Aqsa.

Masjid Al Aqsa adalah tempat suci ketiga umat Islam setelah Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Di kawasan Haram Al Sharif juga ada Kubah Batu. Itu adalah situs yang diyakini sebagai tempat dimana Nabi Muhammad dibawa ke Surga.

Sejak Israel menguasai Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada 1967, kawasan tersebut dioperasikan oleh lembaga perwakilan wakaf Islam yang didukung oleh pemerintah Jordania. Mereka dikenal sebagai Waqf.

Tetapi, Israel bersikukuh memiliki hak atas kawasan itu setelah mereka menguasai bagian timur Kota Tua.

Selain membuka sekolah dan lembaga amal di Jerusalem, Waqf menjadi penjaga pintu gerbang Kota Tua.

Kecuali di Gerbang Mughrabi. Gerbang yang juga dikenal sebagai Bab al-Magharbeh itu dihubungkan dengan jembatan ke kawasan terbuka yang dibangun Israel saat mereka mengalahkan Maroko pada 1967.

Masjid Al Aqsa sendiri adalah bagian kecil di Palestina. Namun, itu menjadi simbol konflik antara Israel dan Palestina.

Meski secara signifikan masjid itu bermanfaat untuk kaum muslim, namun kaum Kristen Palestina pun menentang habis berbagai kebijakan Israel yang diterapkan atas Masjid Al Aqsa.

“Masalah yang terjadi Haram Al Sharif dikategorikan sebagai simbol. Namun, itu adalah gambaran ketidakadilan dan tekanan yang dirasakan dan dihadapi warga Palestina di Jerusalem. Itu semua menyebabkan ketegangan yang terus berlanjut. Ketegangan yang kemudian berubah menjadi kemarahan dan bentrokan,” ujar Yara Jalajel, mantan penasehat hukum untuk Kementerian Luar Negeri Palestina kepada Al Jazeera.

(JPG)



loading...

Feeds