Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah Bicara Transparansi di ICW dan KPK

IST

IST

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Kepala Daerah yang berprestasi yang sukses membuat inovasi untuk membangun daerahnya dengan tujuan mensejahterakan rakyat harus didukung untuk berkarya pada level yang lebih tinggi.

Demikian catatan hasil diskusi yang dilakukan di kantor Indonesia Corruption Watch (UCW) di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Diskusi yang mengangkat tema Melawan Korupsi Melalui Inovasi Daerah itu menampilkan narasumber; Prof HM Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD), Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW), dan Heri Nuruddin (staf fungsional KPK untuk pencegahan).

Nurdin abdullah menjelaskan, yang harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan penggunaan keuangan adalah membangun sistem. “Di Bantaeng penggunaan keuangan berdasarkan analisa kebutuhan rakyat. Bukan berdasarkan orientasi proyek,” jelas Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah telah membangun sinergi dengan DPRD, kejaksaan, kepolisian, dan forum komunikasi daerah yang lainnya.

Dijèlaskan, di Bantaeng tidak ada uamg aspirasi bagi anggota dewan. Tetapi anggota DPRD menjaring kebutuhan konsituennya melalui musrembang. Tidak ada lagi paket titipan.

Nurdin Abdullah menjelaskan, untuk menutupi kebocoran anggaran, tiap tahun, setelah disyahkan, satu bundel draf APBD diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian untuk dianalisa dan dilakukan pengawasan.

“Terjalin sinergi antarlembaga. Yang harus diperkuat adalah inspektorat. Sebelum pelaksanaan ada rapat koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Semua dilajukan secara transparan,” katanya.

Menurut Robert Endy, otonomi daerah bisa maju kalau pemimpin bisa inovasi tanpa harus korupsi. Banyaknya ketimpangan anggaran yang terjadi di daerah, katanya, karena otonomi di Indonesia dibangun bersamaan dengan masa transisi demokrasi. “Banyak dàerah dibajak oleh kelompok tertentu,”katanya.

Menurutnya, setelah 18 tahun otonomo ketimpangan makin memburuk. Ukuran, kata dia, sederhana. Ketimpangan terjadi di mana-mana. Ketimpangàn itu, katanya, karena kartel kerjasama dengan pemipin daerah.

Menurut Nurdin Abdullah, pemimpin yang memikiki trus itu penting. Pemimpin harus ada keteladanan. Itu baru bisa ada daya dorong dan kreativitas yàng kuat. Inovasi daerah disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan masyaraķat setempat.

Menurut Adnan, ketimpangan besar karena ada korupsi. Korupsi mengurasi anggaran dan kesempatan untuk membangun. Di Sumatera pèrtumbuhan ekonomi kecil sehingga distribusi ekonomi ke berbagai sektor kurang.

Menurut Adnan Pemerintah Bantaeng memiliki kemauan politik yang besar. kemauan politik teruji kalau ada produk pembangunan. “Bukan sekadar retorikà. Ada produk yang ditasakan takyat,” katanya.

Heri Nuruddin menjelaskan, KPK mendorong terciptanya pengelolaan anggaran yang berbasis transparan melalui e-budgeting. Dijelaskan, banyak daerah yang sudah menjalankan sistem keuangan elektronik.

(rls/pojoksulsel)



loading...

Feeds

politik sulsel, pemilu 2019, kpu maros, ppk maros, tes ppk maros

114 Calon PPK Maros Ikut Ujian Tulis

POJOKSULSEL.com MAROS – Sebanyak 144 calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Maros mengikuti tes tertulis di Gedung Serbaguna …