Kongres Koperasi Lahirkan Deklarasi Makassar, NH: Kembali ke Pasal 33 UUD 1945

Suasana Kongres Koperasi III yang melahirkan Deklarasi Makassar. Tampak Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (kiri). | POJOKSULSEL - GUNAWAN SONGKI

Suasana Kongres Koperasi III yang melahirkan Deklarasi Makassar. Tampak Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (kiri). | POJOKSULSEL - GUNAWAN SONGKI

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Kongres Koperasi III yang belangsung di Kota Makassar 13-14 Juli 2017 menghasilkan berbagai rekomendasi penting dalam memajukan koperasi di Indonesia demi cita-cita menjadikan koperasi sebagai soko guru pembangunan ekonomi Indonesia.

Kongres Koperasi ini, disebut sebagai langkah awal sejarah pembaruan koperasi Indonesia. Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), HAM Nurdin Halid (NH) mengungkapkan, diselenggarakannya Kongres Koperasi ini, sebagai bentuk upaya menjaga eksistensi koperasi di Indonesia. Makanya, kata NH, yag juga plt ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini, banyak poin penting yang lahir dalam Kongres Koperasi kali ini.

“Ini tugas utama Dekopin. Dan kenapa dilahirkan Deklarasi Makassar karena ingin mendorong pemerintah agar kembali pada Pasal 33 UUD 1945, dan melaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab,” tegas NH di hotel Clarion, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (14/7/2017).

Ketua Harian DPP Partai Golkar Ini juga menegaskan, Kongres Koperasi ini sebagai reformasi, rekomitmen kebangsaan sebagai pelaku perekonomian untuk menciptakan koperasi sebagai pilar negara.

“Ini pasti akan terwujud. Kedua agar negeri ini mencapai kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas NH yang juga merupakan kandidat yang maju sebagai calon gubernur Sulsel pada Pilgub Sulsel 2018.

Sementara, Ketua Kongres Koperasi yang juga ketua Harian Dekopin, Agung Sudjatmiko mengatakan, Kongres ini merupakan langkah lanjut dari Kongres Koperasi sebelumnya yang digelar pada tahun 1953 di Bandung lalu.

“Kongres ini dijadikan sebagai tonggak sejarah gerakan Koperasi untuk melakukan pembaruan dan perubahan dengan membangun sinergi bisnis Koperasi, modernisasi manajemen Koperasi, meningkatkan SDM dan penguasaan teknologi bagi Koperasi,” jelas Agung

“Selanjutnya menyepakati usulan yang diajukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Sensus Koperasi Nasional (Suskopnas) sekali dalam 10 tahun, sebagai penguatan implementasi pembangunan Koperasi,” tambahnya.

Ketiga, menyepakati dan meluncurkan roadmap 30 tahun pengembangan dan pendidikan koperasi. Menyepakati penyelenggaraan Kongres Koperasi secara reguler 5 tahun sekali, untuk mengkaji ulang pelaksanaan, melakukan penguatan implementasi, dan menyusun prospek perkembangan Koperasi 5 tahunan.

“Dan menyepakati usulan untuk memperkuat struktur dan menambah kewenangan Kementerian Koperasi dan pembinaan kewirausahaan,” tukas Agung

(gunawan songki/pojoksulsel)



loading...

Feeds