Sewa Reklame Naik 300 Persen, Pengusaha Menjerit

 Komisi B DPRD Makassar Bersama Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) menggelar Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat komisi B DPRD Makassar, Senin (10/7/2017)

Komisi B DPRD Makassar Bersama Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) menggelar Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat komisi B DPRD Makassar, Senin (10/7/2017)

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) Kota Makassar, Iwan Aziz, mendatangi ke DPRD Kota Makassar, Senin (10/7/2017) kemarin, mengeluhkan nilai sewa reklame yang sejak 2017 ini naik hingga 300 persen.

Iwan Aziz yang datang bersama belasan anggota ASPRI lainnya ke DPRD makassar dan disambut anggota Komisi B dan ketua Komisi HM Yunus, ingin mempertanyakan terkait adanya Perwali Nomor 40 tahun 2015 yang mengatur tentang penetapan nilai sewa reklame yang menurutnya memberatkan para pengusaha reklame.

“Saya datang ingin mengajukan satu pertanyaan ke DPRD, ada peraturan walikota namun belum ditanda tangani walikota apakah itu sah. Belum lagi aturan penarikan reklame ini naik 300 persen. Kita protes karena itu terlalu berat kami,” kata Iwan usai Rapat Dengar Pendapat di ruang komisi B DPRD, Makassar,  Senin (10/7/2017).

Tak hanya itu, Iwan juga mengaku merasa dipersulit oleh pihak Bapenda dengan kenaikan tarif pajak reklame yang begitu tinggi. Apalagi menurutnya, wacana moratorium yang digaung-gaungkan sejak 2014 lalu belum juga terealisasi. Hal itu, lanjut Iwan, menjadi masalah sebab sejak setahun terakhir izin para pengusaha tidak diperpanjang dengan berbagai alasan yang salah satunya adalah menunggu moratorium.

Malah, lanjut Iwan, titik reklame para pengusaha yang ingin memperpanjang izin namun terkendala karena alasan moratorium tadi, malah ingin diambil alih oleh pihak pemerintah kota dengan alasan izin yang sudah kadaluwarsa tadi.

“Sejak 2017 kita diwajibkan membayar sewa yang baik sekitar 300 persen untuk seluruh ukuran reklame,  contohnya tahun lalu kita hanya bayar untuk ukuran 5×10 itu sebesar Rp 21 juta tapi sekarang setiap bulannya harus setor Rp 67 juta.  Padahal perwali itu belum ditanda tangani walikota,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi ASPRI, Anwar Amiruddin MH, menuturkan ada dua kali penagihan yang dilakukan pihak pemerintah kota kepada pengusaha ASPRI.

“Bayangkan saja dek, biaya segitu (sewa reklame) kita di tagih Bapenda, besoknya datang lagi pihak kecamatan menagih, katanya pajak untuk wilayahnya mereka, kita bisa apa,” keluhnya.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo sendiri saat dikonfirmasi, menjelaskan belum bisa mengambil kesimpulan atau membenarkan penjelasan pihak ASPRI. Sebab, RDP yang harusnya dihadiri oleh Kepala Bapenda, malah hanya mengutus sekretaris, yang menurut Hasanuddin Leo, tidak cukup representatif untuk membahas hal urgent tersebut.

“Kita sudah agendakan ulang rabu ini pemanggilan kepala bapenda dan Kabag hukum Pemkot, nanti kita cari tahu kebenaran di kedua bela pihak, adapun uneg-uneg mereka bisa disampaikan dalam rapat tersebut, “jelasnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds