Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Makassar Segera Dibahas

Sekretaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar menggelar rapat konsultasi dengan tenaga ahli bidang hukum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Kamis (6/7/2017).

Sekretaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar menggelar rapat konsultasi dengan tenaga ahli bidang hukum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Kamis (6/7/2017).

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Sekretaris DPRD Makassar Adwi Awan Umar menggelar rapat konsultasi dengan tenaga ahli bidang hukum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Regulasi ini terkait kenaikan tunjangan anggota DPRD Makassar.

“Kemarin (Kamis) kita sudah mengundang tenaga ahli dewan dari bagian hukum, Bagian Hukum Pemkot dan Pemprov (Sulsel) untuk dimintai penjelasan pasal per pasal PP 18 itu, agar tidak terjadi multi persepsi, biar lebih jelas. Kita harus hati-hati,” ujar Adwi, Jumat (7/7/2017).

 

Usai konsultasi dengan tenaga ahli, tersebut, Adwi menuturkan, hasilnya segera dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti untuk pembentukan pansus,”Agar anggarannya bisa dimasukkan ke APBD Perubahan,” jelasnya.

Adwi juga menjelaskan bahwa sesuai aturan, Pansus diberi waktu maksimal tiga bulan untuk diparipurnakan.

“Harus selesai pembahasan di Pansus sebelum September mendatang. Kenaikannya belum bisa ditentukan, saat ini yang ada di PP 18 itu hanya persentase,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengungkapkan sudah sewajarnya jika tunjangan legislator dinaikkan. Pasalnya, sejak 10 tahun atau dua periode tidak pernah mengalami kenaikan. “Kita sangat setuju karena memang sudah lama baru ada kenaikan tunjangan lagi sejak dua periode terakhir,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Anggaran Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak berharap kenaikan tunjangan legislator berbanding lurus dengan kinerjanya.

“Harus ada konsistensi dengan pengelolaan keuangan kita yang berbasis kinerja. Kenaikan penghasilan anggota harus diukur dari peningkatan kinerjanya,” katanya.

Selama ini, menurut Anwar, kinerja anggota DPRD makassar sangat tidak maksimal, terbukti dengan minnimnya Perda yang dihasilkan begitu pula dengan fungsi pengawasan yang tidak maksimal. “Begitu banyak duit rakyat yg diberikan ke mereka tapi fungsi representasinya tidak kelihatan,” katanya.

PP 18 Tahun 2017 ini mengatur tentang tunjangan anggota dewan. Peraturan Pemerintah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP 18 tahun 2017 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

video umi pipik

Video Umi Pipik Bikin Heboh

POJOKSULSEL.com – Pipik Dian Irawati atau akrab disapa Umi Pipik banyak dibicarakan setelah isu pernikahannya dengan Sunu eks Matta band. …