KPK Minta Provinsi Lain Belajar di PTSP Sulsel

Tim KPK yang dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolla saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/7/2017). | IST

Tim KPK yang dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolla saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/7/2017). | IST

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, melakukan peninjauan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Sulsel, Rabu (5/7). Pahala Nainggolan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latif, dan Kepala Inspektorat Sulsel Yusuf Sommeng.

Dalam kunjungannya tersebut, Pahala menyimpulkan bahwa PTSP Sulsel adalah kantor perizinan yang terbaik karena bisa memenuhi sembilan kriteria ideal yang dibangun oleh KPK. Ia pun berharap agar PTSP Sulsel ini dapat menjadi percontohan kepada semua daerah, khususnya Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Kantor perizinan yang terbaik yang saya lihat, karena memenuhi sembilan kriteria idel yang kita bangun,” ungkapnya.

Pahala pun meminta bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar PTSP Sulsel bisa menjadi tempat latihan bagi provinsi lain.

“Pokoknya seluruh Sulawesi, kita minta buat belajar di sini,” pungkasnya.

Sementara, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Latif, mengatakan, Pemprov Sulsel tidak akan menolak jika pemerintah provinsi lain ingin belajar di PTSP Sulsel. Apalagi, KPK sendiri yang menunjuk PTSP Sulsel.

“Pak Pahala tadi mengatakan, PTSP sudah cukup bagus. Dia minta untuk setiap menerima kunjungan dari daerah lain, untuk melihat PTSP di Sulsel,” ucapnya.

Menurut Latif, pihaknya harus menerima konsekuensi karena harus membagi pengetahuan untuk itu. “Itulah resikonya yang kita harus terima, harus membagi pengetahuam juga,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, melalui program Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS), yang merupakan kerja sama antara KPK dan Department of Foreign Affairs, Trade, and Development (DFATD) Canada, melakukan upaya pencegahan korupsi di Sulawesi.
Proyek ini mendukung upaya sepuluh pemerintah daerah terpilih untuk melaksanakan komitmennya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

Lebih khusus lagi difokuskan pada tiga layanan publik, yaitu: Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Support yang diberikan selama kurang lebih empat tahun pendampingan, antara lain berupa pembentukan regulasi, peningkatan kapasitas, pengerjaan interior dan pengadaan peralatan kantor serta pengembangan perangkat lunak.

Tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan Pemprov Sulsel dalam rencana aksi pencegahan, salah satunya adalah evaluasi layanan LPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang transparan dan sesuai regulasi.

(rls/muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds

Ini Syarat Calon Walikota PPP Parepare

POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Ketua Bappilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP), Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Salam Latif, mengatakan sejauh …