Polemik Tambang Pasir Laut, Begini Upaya Kahmi Takalar

Majelis Pimpinan Daerah Korps Alumni HMI (Kahmi) Kabupaten Takalar melaksanakan Halal Bi Halal di Hotel Grand Kalampa Takalar, Senin (3/7/2017).

Majelis Pimpinan Daerah Korps Alumni HMI (Kahmi) Kabupaten Takalar melaksanakan Halal Bi Halal di Hotel Grand Kalampa Takalar, Senin (3/7/2017).

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Majelis Pimpinan Daerah Korps Alumni HMI (Kahmi) Kabupaten Takalar melaksanakan Halal Bi Halal di Hotel Grand Kalampa Takalar, Senin (3/7/2017).

Pada pertemuan itu, ada beberapa isu faktual menjadi pokok pembahasan di diskusi. Salah satu tema yang hangat adalah proses tambang pasir laut yang meresahkan masyarakat di empat kecamatan di Kabupaten Takalar.

Ketua Kahmi Takalar Nirwan Nasrullah menjelaskan bahwa pertemuan ini digelarnya sebagai bentuk silaturahim setelah Lebaran.

“Kita kembali kuatkan silaturahim dalam momentum Lebaran,” kata Nirwan yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, melalui rilis yang diterima pojoksulsel.com.

Menyikapi keluhan warga pesisir tentang tambang pasir laut, Kahmi Takalar akan melakukan mediasi.

“Kahmi akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Hasil dari pertemuan tersebut, akan kita teruskan ke pihak DPRD Takalar untuk memanggil para investor dan mencari solusinya,” ungkap Nirwan.

Diharapkan, melalui lembaga parlemen, persoalan ini bisa menemukan titik terang dan solusi semua pihak. “Terlalu lama berpolemik dan tidak ada solusi. Semoga melalui upaya itu, bisa lahir jalan keluar,” katanya.

Menanggapi usulan ini, Anggota DPRD Takalar yang juga pengurus Kahmi Takalar, Makmur Mustakim menyambut baik usulan ini.

“Saya kira kita di DPRD tidak ada jalan untuk menolak. Selanjutnya, saya akan konsultasikan ke semua unsur di DPRD untuk langkah selanjutnya. Yang terjadi selama ini adalah soal komunikasi yang tidak nyambung,” legislator dari Fraksi PPP DPRD Takalar.

(islamuddin dini/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …