Alasan Sibuk, Hary Tanoesoedibjo Mangkir

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime) Bareskrim Mabes Polri sedianya akan melakukan pemeriksaan terhadap Hary Tanoesoedibjo (HT), Selasa (4/7/2017) hari ini.

Namun karena alasan sibuk, Hary Tanoesoedibjo batal memberikan keterangan kepada penyidik.

Kuasa hukum Hary Taneo, Adidharma Wicaksono mengatakan, jadwal pemeriksaan tersebut bentrok dengan agenda kliennya.

“Sepengetahuan kami Pak HT belum bisa menghadiri panggilan Bareskrim. Karena ada keperluan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan,” ungkap Adi saat dikonfirmasi, Selasa pagi.

Sebelumnya, Bos MNC Grup itu diagendakan menjalani pemeriksaan Selasa pukul 09.00 WIB. Namun, karena berhalangan hadir, pihak Hary Tanoe mengajukan penjadwalan ulang kepada penyidik.

“Paling cepat tanggal 11 Juli atau setelahnya,” ungkapnya.

Hary Tanoe diperkarakan terkait dugaan ancaman melalui pesan singkat elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Pertama, tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan SMS pada 7 Januari dan 9 Januari 2016 melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang sama.

Yulianto kemudian melaporkan Hary Tano ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan Polisi (LP) Yulianto terdaftar dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim.

CEO & Chairman MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, di Direktorat Siber Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa pagi.

Hary Tanoe ditetapkan sebagai tersangka UU 11/2008 tentang ITE mengenai ancaman melalui media elektronik. Dia diduga mengirim pesan yang berisi ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

(rus/rmol/pojoksulsel)



loading...

Feeds

lutra, luwu utara, adv pemkab lutra, adv lutra, bupati lutra, indah putri indriani, bupati cantik

Bupati Lutra: SOP Wajib Dipublikasikan

STANDAR Operasional Prosedur (SOP) adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mempermudah seseorang/kelompok/organisasi dalam bekerja. Dalam instansi pemerintahan, SOP berfungsi untuk …