Jadi Khatib di Palopo, Aziz Sebut Sulsel Masuk Daerah Terparah Kesenjangan Ekonomi

Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM)

Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM)

POJOKSULSEL.com, PALOPO – Anggota DPD RI, Abd Aziz Qahhar Mudzakkar menyebut Sulsel adalah salah satu daerah yang memiliki kesenjangan ekonomi terparah di Indonesia dengan rasio 0,42 antara orang kaya dan orang miskin.

Lebih parahnya lagi, kata Aziz, rasio tersebut melebihi kesenjangan nasional yang hanya ada pada posisi 0,40 di tahun 2016.
“Sangat memprihatinkan karena, jurang kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Sulawesi Selatan ternyata lebih besar dari angka nasional, yaitu rasio gini 0,42,”ujar tokoh Luwu Raya itu, saat menjadi khatib pada shalat Ied di Masjid Agung Palopo, Minggu, (25/6/2017).

Menurutnya, hal itu dikarenakan, penerapan sistem ekonomi Kapitalistik – Neo Liberalisme, dimana itu berhasil menghegemoni struktur kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Sulsel, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi tersebut.

”Negara kita sedang menghadapi kondisi darurat kesenjangan ekonomi. Ini sangat berbahaya untuk stabilitas dan perkembangan bangsa kedepan. Hal ini telah menyimpang jauh dari sistem ekonomi yang yang diamanahkan oleh konstitusi Negara RI, yaitu sistem ekonomi dengan asas kekeluargaan, kebersamaan dan berkeadilan,” ungkap Calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengan HAM Nurdin Halid (NH) ini.

Bahkan dikesempatan itu, pendiri pesantren Hidayatullah ini, membeberkan data laporan dari lembaga Credit Suisse Research pada tahun 2016 menunjukkan bahwa satu persen orang terkaya dari penduduk dewasa di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan negara. Sehingga 99 persen penduduk lainnya berbagi terhadap separuh kekayaan yang ada.

”Yang lebih ekstrim lagi adalah berdasarkan laporan Oxfarm harta kekayaan empat konglomerat terkaya di Indonesia yang mencapai 25 miliar Dollar AS, setara dengan jumlah kekayaan 100 juta penduduk termiskin,” beber Aziz.

Dirinya juga menyinggung angka kemiskinan yang begitu besar di daerah pedesaan, yang menurutnya kebijakan yang sudah diterapkan selama ini tidak terlalu memiliki dampak begitu besar bagi masyarakat.

”Dari data angka kemiskinan, jauh lebih besar di pedesaan 14,1 persen dibandingkan dengan perkotaan 7,8 persen yang menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah sungguh-sungguh tidak berjalan dengan baik bahkan dianak tirikan,” tutur Aziz.

(gunawan/pojoksulsel)



loading...

Feeds