Hary Tanoe Resmi Laporkan Jaksa Agung ke Bareskrim Polri

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo

JAKSA Agung Muhammad Prasetyo akhirnya dipolisikan Pimpinan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. HT-sapaan Hary Tanoesoedibjo melaporkan Prasetyo ke Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dimuat melalui media masa online dan cetak.

Pelaporan ini diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim dengan nomor laporan polisi LP/643/VI/2017/Bareskrim tertanggal 19 Juni 2017. Laporan bos MNC Group ini diwakili oleh kuasa hukumnya Adidharma Wicaksono.

“Sekarang kami laporkan ke Bareskrim Polri dan sudah ada laporannya dan sekali lagi ini kami buat untuk penegakan keadilan dan penegakan hukum,” ucap Adidharma di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Lanjut dia menerangkan, adapun hal yang dipersoalkan oleh pihaknya yakni terkait pernyataan Jaksa Agung yang menyebut HT ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus SMS kaleng kepada Jaksa Yulianto.

Pernyataan itu dianggap telah melampaui kewenangannya. Sebab, seharusnya yang menyampaikan hal itu adalah dari pihak Kepolisian. Selain itu, pada saat ini, HT masih berstatus sebagai saksi (terlapor).

“Jaksa Agung menyatakan bahwa klien kami tersangka. Padahal pada waktu itu, kalau kita lihat videonya teman-teman wartawan sudah mengkoreksi terlapor. Tapi Jaksa Agung mengatakan bersikukuh bahwa tersangka. Kami sangat keberatan apalagi bapak Hary Tanoesoedibjo selaku pribadi dan ketua umum Perindo memiliki nama baik,” sambung dia.

Dia menyebut bahwa mereka meyakini pernyataan Prasetyo bermuatan politis. “Kami yakin kalau pak Harytanoe bukan sebagai ketua umum Partai Perindo tidak akan ada persoalan ini. Sehingga ini sebenarnya sudah dipolitisasi oleh Jaksa Agung. Sekali lagi ini ada abuse of power dari Jaksa Agung,” ucapnya.

Selain itu, Adidharma mengatakan, pihaknya juga akan melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ke Komisi Kejaksaan dalam waktu dekat.

Bahkan, dia juga mengatakan akan membuat aduan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Tentunya, kami juga akan ke komisi Kejaksaan tentunya. Komisi III karena ini di luar kewenangan Jaksa Agung menyampaikan hal itu,” tegas dia.

Dalam kasus ini, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebagai terlapor disangka melakukan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dimuat di media online dan media cetak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU RI No 11 tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE juncto pasal 310 dan 311 KUHP.

(elf/JPG/nin/pojoksulsel)



loading...

Feeds