Kasus Lahan Fasum-Fasos Diserobot CCR Diambil Alih Kepolisian

Kepala Dinas DTRB Makassar, Ahmad Kafrawi dan Camat Tamalate, Hasan Sulaiman saat ditemui dilokasi pembangunan perumahan dilahan milik PT GMTD Tbk yang diduga menyebabkan banjir di daerah tersebut, Senin (9/1/2017). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

Kepala Dinas DTRB Makassar, Ahmad Kafrawi dan Camat Tamalate, Hasan Sulaiman saat ditemui dilokasi pembangunan perumahan dilahan milik PT GMTD Tbk yang diduga menyebabkan banjir di daerah tersebut, Senin (9/1/2017). | POJOKSULSEL - CHAIDIR PRATAMA

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Dua bulan setelah rekomendasi DPRD Makassar untuk membongkar fasum-fasos yang diserobot pihak Country Cafe Resto (CCR), kasus tersebut ternyata diambil alih kepolisian. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Ahmad Kafrawi mengungkapkan hal tersebut. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan penyidik Polrestabes.

“Saya tidak tahu siapa yang melapor, tapi yang pasti data berupa siteplan sudah diberikan karena ada permintaan secara tertulis dari kepolisian,” ungkap Ahmad Kafrawi via WhatsApp, Senin (12/7/6/2017).

Ia mengungkapkan, kasus penyerobotan tersebut telah berlangsung lama dan tak kunjung menemui titik temu. Sebab, jelas Ahmad, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak punya dokumen yang kuat bahwa lahan itu adalah fasum.

“Belum bisa dibongkar karena belum diserahkan oleh pengembang, makanya dengan adanya pelibatan kepolisian diharapkan pengembang segera menyerahkan kepada Pemkot Makassar, setelah itu baru bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot Makassar, mau dibongkar atau dipersewakan kepada pihak ke tiga sesuai aturan, sepenuhnya kewenangan Pemkot,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Fasum-Fasos DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mendesak agar Pemkot Makassar melakukan pembongkaran bangunan di atas fasum itu. Alasannya, pihak CCR tidak punya Izin Mendirikan Bangunan.

“Bangunan di atas jalan tembus itu tidak punya IMB, pemerintah kota harusnya masuk dari pelanggaran izinnya untuk bisa membongkar, ini kan tergantung mau atau tidak itu saja,” jelasnya.

Dia juga mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto mengevaluasi kadis yang tidak mampu bertindak tegas. Dia berharap agar diganti oleh orang yang berkompeten dan tegas menegakkan perda.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds