Nah Lho… Legislator Galang Interpelasi Walikota Makassar

Rudianto Lallo

Rudianto Lallo

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Anggota Komisi C DPRD Makassar dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo mengatakan jika penggalangan hak interpelasi oleh dewan adalah hal yang sah-sah saja dilakukan. Hal itu dimungkinkan apabila terjadi polemik yang berdampak luas kepada masyarakat.

“Terkait penggalangan hak interpelasi yang dilakukan kawan-kawan, saya kira itu sah-sah saja. Hak permintaan keterangan itu dimungkinkan apabila terjadi polemik seperti ini,” kata Rudianto Lallo saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/5/2017) lalu.

Wacana Interpelasi ini sendiri bergulir setelah sebelumnya terjadi polemik terkait sumber penggunaan anggaran Smart Pete-pete oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang berujung dilaporkannya salah satu anggota badan anggaran DPRD Makassar, Supratman karena dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap Wali kota.

“Semua itu (penggalangan hak interpelasi) kan dilakukan untuk membuat pemerintahan ini semakin transparan terkait dengan penggunaan anggaran,” jelasnya.

“Yah kita lihat lah perkembangannya seperti apa dinamikanya. Intinya penggalangan hak interpelasi sah-sah saja dilakukan. Dewan kan juga punya hak yang melekat pada dirinya, ada hak bertanya dan itu dimungkinkan dan sah-sah saja,” tambah Rudianto.

Anggota DPRD dari fraksi Partai NasDem ini juga mengakui kalau hak interpelasi tersebut telah mendapat dukungan dari sejumlah anggota dewan lintas fraksi.

“Saya juga sudah mendengar dari gagasan dari teman-teman lintas fraksi, ada dari Demokrat, ada dari Golkar dan tentu saja dari Nasdem,” kata RL akronim Rudianto Lallo.

Sementara itu, terpisah, Anggota Komisi D Basdir mengungkapkan, secara pribadi dirinya mendukung jika Dewan menggulirkan Hak Interpelasi. Menurutnya, rencana hak permintaan keterangan tersebut, dilakukan untuk mempertanyakan kebenaran apakah anggaran petepete smart menggunakan uang pribadi Wali kota Danny Pomanto atau anggaran APBD.

“Kita akan pertanyakan terkait anggarannya dari mana, apakah dari pribadi Pak Wali,” tegas legislator Fraksi Demokrat ini, Rabu (31/5/2017) kemarin.

Meski begitu, kata Basdir, keputusan ada di tangan semua anggota dewan yang akan mengusulkan, lalu Pimpinan DPRD yang akan putuskan.

Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta sendiri sebelumnya mengatakan interpelasi dapat dilakukan jika sekurang-kurangnya 7 anggota DPRD Makassar dari 2 fraksi berbeda, mengajukan usul kepada DPRD untuk menggunakan hak interpelasi.

“Minimal ada tujuh anggota dari dua fraksi berbeda mengusulkan hak interpelasi tersebut, baru bisa kita proses,” kata Aru belum lama ini.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds