Soal Pembentukan Densus Tipikor, Fadli Zon: Asal Tak Jadi Alat Politik

Ilustrasi

Ilustrasi

POLRI dan Komisi III DPR mewacanakan pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Wacana tersebut muncul usai dua mitra itu menggelar rapat kerja Rabu, (24/5/2017).

Terkait rencana pembentukan badan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku setuju dengan wacana tersebut. “Tapi jangan sampai pengaturannya rebutan lalu terjadi moral hazard dan kepentingan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Rebutan kepentingan yang dimaksud Fadli, yakni penegak hukum dan korupsi menjadi alat politik dan tebang pilih. “Itu sering kali terjadi. Kritik ini perlu disampaikan institusi penegakan hukum, hukum jadi alat politik,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Sebenarnya menurutnya, wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bukan hal baru. Namun kala itu, yang dipilih membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran Polri dan Kejaksaan dinilai rawan diintervensi kekuataan politik dan kekuasaan.

“Dibentuk KPK diharapkan independen dan percepat pemberantasan korupsi,” katanya.

Namun, kendati menyetujui adanya rencana pembentukan badan baru, Fadli masih berharap kepada KPK dalam upaya pemberantasan kprupsi. “Tingkat kepercayaan masyarakat tinggi kepada KPK. Apalagi belakangan ini banyak persoalan di kepolisian yang dianggap nggak adil dalam penanganan kasus,” pungkas legislator asal Jawa Barat itu.

Diketahui, dorongan pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendapat sejumlah kritikan dari anggota Komisi III DPR tentang belum efektif dan efisiennya Polri dalam penanganan kasus korupsi.

Tito merespon kritik tersebut dengan memberikan penjelasan tentang adanya sejumlah kendala, sehingga lembaganya belum efektif dan efisien atau maksimal dalam penanganan kasus korupsi. Dalam paparannya itu, ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Korupsi.

Wacana itu pun didukung komisi III DPR, khususnya terkait alokasi anggaran. Selain dukungan anggaran, Komisi III DPR menyampaikan kepada Kapolri, bahwa Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan diberikan kewenangan yang sama dengan KPK, seperti tunjangan kesejahteraan anggota Densus Tipikor, sarana prasarana, serta tunjangan operasional penyelidikan dan perkara korupsi.

Struktur dan personil anggota Densus Tipikor Polri ini, nantinya akan diisi oleh anggota kepolisian terbaik, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

(dna/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds