Rapat Paripurna DPRD, Ini Hasil Pembahasan 9 Ranperda Kabupaten Luwu Utara

IST

IST

POJOKSULSEL.com, LUWU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, Selasa (23/5), menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Pansus terhadap sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara. Kesembilan Ranperda tersebut dibahas oleh tiga Pansus DPRD, yakni Pansus I yang diketuai Sudirman Salomba membahas tiga Ranperda masing-masing Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Badan Usahan Milik Daerah dan PT Bank Sulselbar; Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolan Keuangan Daerah.

Pansus II yang diketuai Aries Mustamin membahas tiga Ranperda, masing-masing Ranperda tentang Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, Baebunta Selatan, dan Sabbang Selatan; Ranperda tentang Perlindungan Anak; dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara Pansus III yang diketuai Guris membahas Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Laporan Pansus I yang dibacakan Paulus Palino dikatakan, berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Sulselbar. Begitu pula dengan Perusda Simpurusiang sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional Indonesia. “Perusda ini merupakan sarana dalam menunjang kehidupan perkembangan daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum,” ujar Paulus.

Sementara ,itu Pansus II yang dibacakan Rudi Hartono dikatakan bahwa terkait pembentukan kecamatan baru, itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik secara fisik maupun administrasi. Pansus II, kata Rudi, telah menyetujui naskah akademik yang dibagi menjadi tiga buah, masing-masing Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, Baebunta Selatan, dan Sabbang Selatan. “Pansus II pada prinsipnya telah menyetujui naskah akademik yang dibagi menjadi tiga buah, masing-masing Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan, Baebunta Selatan, dan Sabbang Selatan untuk mempermudah proses administrasinya,” kata Rudi.

Meski demikian, kata Rudi, khusus untuk Kecamatan Baebunta Selatan, masih perlu dilengkapi persyaratan cakupan jumlah desa yang belum mencapai batas minimal 10 desa sesuai persyaratan perundang-undangan. Pun dengan Sabbang Selatan yang masih terkandala pada tambahan naskah kesepakatan antara Pemda Luwu dan Pemda Lutra tentang tapal batas wilayah yakni titik koordinat kedua kabupaten untuk selanjutnya diatur dan ditetapkan melalui Permendagri. “Olehnya itu, terkait beberapa hal yang perlu dilengkapi, maka kami minta kepada Pemda Luwu Utara agar segera diperbaiki, sehingga Ranperda ini sudah dapat dibahas pada proses selanjutnya,” ujar Rudi.

Untuk Pansus III yang dibacakan Guris, revisi yang dilakukan terhadap ketiga ranperda yang dibahas Pansus III didasari atas adanya hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap seluruh Peraturan Daerah yang ada. Ketiga Ranperda yang dibahas, kata Guris, adalah kebutuhan yang mendesak dalam rangka optimalisasi PAD. Olehnya itu, kata Guris, dibutuhkan kehati-hatian dan kajian secara mendalam agar dapat melahirkan Perda yang berkualitas, implementatif, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. “Tiga Ranperda ini perlu dibahas dengan kehati-hatian dan kajian mendalam agar dapat melahirkan Perda yang berkualitas,” pungkas Guris.

Rapat Peripurna DPRD kali ini dihadiri Asisten III Muhammad Kasrum yang hadir mewakili Bupati Indah Putri Indriani. Turut pula hadir beberapa Pimpinan SKPD, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Alauddin Sukri, Kepala Balitbang Bambang Irawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buramin Dannu, Sekretaris BKPSDM Muhammad Hadi, Kepala Bagian Hukum Sofyan Hamid, dan beberapa pejabat lainnya.

Lukman Hamarong
Staf Humas Pemkab Luwu Utara



loading...

Feeds

pilgub dki jakarta, pilkada dki jakarta, pilgub jakarta, pilkada jakarta, sandiaga uno kritik ahok, pilkada jakarta sandiaga

Soal Reklamasi, Begini Jawab Tegas Wagub

POJOKSULSEL.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkap kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait reklamasi di Teluk Jakarta. …