Danny Laporkan Supratman, Basdir: Ini Pembungkaman Suara Kritis DPR

Anggota DPRD Makassar Basdir

Anggota DPRD Makassar Basdir

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar Komisi D Basdir menyayangkan pelaporan yang dilakukan kuasa hukum Walikota Makassar Danny Pomanto, Salasa Albert, terhadap Sekertaris Komisi D, Supratman, yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Walikota Makassar.

Basdir dengan tegas mengatakan,hal itu merupakan upaya pembungkaman dari suara kritis anggota DPR.

“Kami sangat menyayangkan upaya-upaya seperti itu. Ini bisa dikatakan sebagai pembungkaman terhadap suara-suara kritis yang dilakukan oleh teman-teman DPRD. Ini sama saja mengkebiri hak-hak DPRD untuk melakukan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran APBD. Ini uang rakyat,” tegas Basdir saat ditemui di DPRD Makassar, Selasa (23/5/2017).

Terlepas dari kedekatan dirinya dengan Supratman, Basdir mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan sekretarisnya di Komisi D itu telah sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya (Tupoksi) sebagai anggota dewan.

“Apakah itu salah jika supratman mengatakan itu telah dianggarakan di APBD 2016 dan 2017? Kalau ada yang mengatakan salah, mari sini kita berdebat, saya perlihatkan DPA-nya. Saya kira DPA itu ada juga di pemkot,” tegasnya.

Basdir mengungkapkan kekhawatirannya jika hal yang sama akan terjadi juga pada anggota DPRD yang lain. “Jangan sampai ada supra-supra lain. Akan ada dewan yang di “suprakan” lebih lanjut setelah kasus ini, kalau ini dibiarkan,” lanjut Basdir.

“Ini sama saja membungkam proses demokrasi, mengkebiri anggota dewan yang dilindungi oleh undang-undang,” tambahnya.

Bahkan anggota badan anggara DPRD Makassar ini merunut persoalan anggaran Smart pete-pete yang menjadi awal dari persoalan tersebut. Program yang telah dianggarkan sejak 2016 itu, menurut Basdir ternyata tidak pernah ada pihak yang mau ikut dalam proses tender lelangnya. Hingga akhirnya Wali kota Makassar Danny Pomanto mengatakan tidak menggunakan APBD dalam pembuatan prototype kendaraan umum yang digadang-gadang sebagai solusi masalah kemacetan di makassar tersebut.

“Saya terus terang yah, saya baru tahu ternyata program pete-pete itu tidak berjalan. Kita kan tahunya ini dianggarkan. Ternyata, tidak ada peserta lelang yang mau mengikuti tender. Kami sendiri tahunya, tahu-tahu sudah dilauching desember 2016 lalu, yang menurut pemahaman kami, berarti program itu berjalan. Ternyata belakangan setelah ribut sana-sini, bahwa oh ternyata bukan dana APBD yang digunakan,” tutur Basdir.

“Mungkin itu tidak salah (penggunaan dana pribadi), mungkin itu benar saja. Tetapi, kami juga di DPRD tidak pernah salah ketika mengatakan bahwa itu APBD. Memang kami anggarakan, kemudian pemkot melakukan launching atas nama pemkot makassar, salahnya dimana,” katanya.

Justru yang keliru menurut Basdir adalah pihak kuasa hukum Danny Pomanto, Salasa Albert yang dalam surat somasi kepada supratman mengatakan bahwa pemkot makassar tidak pernah menganggarkan pete-pete smart dalam APBD sejak Danny Pomanto menjadi walikota.

“Saya baca surat somasi itu, disitu dikatakan bahwa pemkot tidak pernah menganggarkan selama Pak Danny menjadi walikota. Inikan aneh, apakah pengacara itu belum baca RKA maupun DPA-nya, tidak konsultasi atau bagaimana? tapi saya yakin kalau pak Wali jelas sudah tahu bahwa ini di anggarkan,” tambahnya.

Karenanya, Ia kembali menyesalkan upaya pelaporan tersebut dan merasa bahwa hal ini adalah sejarah baru dalam dunia pemerintahan.

“Yang saya sayangkan, kenapa ada upaya seolah-olah membungkam. Ini ada apa sebenarnya. Ini baru ada dalam sejarah, seorang kuasa hukum dari pemerintah kota yang bisa melaporkan anggota DPR dalam kaitannya menjalankan fungsi-fungsi kedewannya. Ini sejarah luar biasa dikampung kita,” tutup Basdir.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds