Deklarasi Minahasa Merdeka, MUI: Pengkhianat Bangsa

Warga Minahasa melakukan aksi demonstrasi pada Desember 2016.

Warga Minahasa melakukan aksi demonstrasi pada Desember 2016.

DEKLARASI Minahasa Merdeka yang menjadi buntut dari penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama sangat disayangkan. Sebab deklarasi Minahasa Merdeka itu sudah jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI. Deklarasi itu bermula dari aksi lilin di sejumlah daerah di Indonesia. Namun di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) menyikapinya lebih ekstrem.

Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim menyayangkan gerakan separatis ini. Dia menduga ada korelasi antara aksi bakar lilin para pendukung Ahok dengan gerakan separatis dan makar di sejumlah daerah di Indonesia.

“Kita cukup menyayangkan aksi seperti itu. Kan semua sudah sepakat untuk menghormati keputusan sidang, lalu sebagian mereka itu terang-terangan mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari NKRI, kan bahaya,” kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5) sebagiamana yang dilansir RMOLSumut (Jawa Pos Group).

Dia menyebut, aksi tersebut telah mematahkan tuduhan makar dan anti kebhinnekaan yang selama ini disematkan pada aksi umat Islam atau bela Islam. Sebab ternyata para pendukung Ahok yang justru terang-terangan mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari NKRI.

“Mereka layak disebut untuk pengkhianat bangsa. Apalagi, mereka meminta bantuan internasional untuk menganulir keputusan sidang,” pungkasnya.

Dia pun berharap, semua pihak dapat kembali pada kiprahnya masing-masing, yaitu okus membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik dan jangan pernah lagi terjebak pada jargon-jargon yang menyebut ‘jika tidak membela Ahok berarti tidak adil, tidak Pancasila’. “Karena jargon tersebut menyesatkan dan harus segera diluruskan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian secara tegas menyebut gerakan ini sebagai ancaman kepada keutuhan NKRI. Tito secara khusus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi memertentangkan masalah primordialisme kesukuan dan keagamaan.

“Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa,” tegas Tito di aula Asrama Haji, Jalan WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa hari lalu.

(hta/rmol/iil/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds