Jaksa Banding Vonis Ahok, Pengamat: Penegakan Hukum Diintervensi

Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung

LANGKAH banding yang dilakukan jaksa terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan adanya intervensi terhadap hukum.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai sudah ada terjadi keanehan di Korps Adhyaksa yang melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Padahal vonis itu di atas tuntutan jaksa. Dia menganggap Jaksa Agung HM Prasetyo mendapat intervensi politik.

“Ini cermin dari penegakan hukum yang sudah diintervensi oleh kekuasaan politik,” tegas Abdul kepada JawaPos.com, Senin (15/5/2017).

Menurut Abdul, Jaksa Agung yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari tindakan penodaan agama oleh Ahok. Bukan malah tidak puas terhadap hasil vonis mantan Bupati Belitung Timur ini.

Dia menilai Jaksa Agung seakan kebakaran jengot dan langsung akan melakukan banding, dengan alasan tuntutan ‎dengan vonis berbeda. “Ini logika hukum macam apa dan benar-benar sudah melawan akal sehat,” tukasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, sepatutnya jaksa itu melakukan banding jika vonis yagn dijatuhkan hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan. Bukan sebaliknya.

Sekadar informasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu menuntut Ahok penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dalam kasus penodaan agama. Namun tututan tidak dikabulkan. Hakim malah memberikan hukum yang lebih berat yang menjatuhkan kurungan penjara 2 tahun.

(cr2/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds