PILKADA 2018: Pengguna Media Sosial Harus Diatur

Ilustrasi

Ilustrasi

ISU suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta bisa merembet ke daerah lain. Namun, propaganda semacam itu tidak berlaku di semua daerah, karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Masyarakat diminta cermat dalam memilih calon. Program dan visi misi harus menjadi pertimbangan.

Tahun depan ada 171 daerah yang akan mengikuti pesta demokrasi. 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Suasananya akan ramai. Masyarakat akan disibukkan dengan kegiatan politik. Pemerintah sibuk melakukan persiapan, begitu juga KPU dan Bawaslu.

Para calon pun rajin melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. “Pesan saya, jangan bawa isu SARA DKI Jakarta ke pilkada di daerah lain,” ujar Ketua Komisi II Zainudin Amali kemarin (13/5/2017).

Menurut dia, kekhawatiran beberapa kelompok akan merembetnya penggunaan isu bernuansa SARA cukup beralasan. Sebab, propaganda tersebut terbukti sukses di Jakarta. Karena sukses di Ibu Kota, maka terbuka peluang untuk dibawa ke daerah lain yang akan mengikuti pesta demokrasi tahun depan.

Tentu, terang dia, isu tidak bisa berlaku di semua daerah. Ada daerah yang sulit memanfaatkan isu tersebut untuk kampanye. Di Jawa Timur misalnya, akan sulit pasangan calon menyerang lawan politiknya dengan propaganda berbau SARA.

Sebab, kondisi masyarakat di Jawa Timur dengan DKI jauh berbeda. Akan sulit menjual materi kampanye seperti yang ada di Jakarta. Begitu juga di wilayah lain yang kondisi budaya dan masyarakat yang jauh berbeda dengan Jakarta.

Walaupun demikian, pemerintah, KPU dan Bawaslu harus melakukan antisipasi sejak dini. Mereka harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan kampanye yang mengangkat isu SARA. Masyarakat harus cerdas dan melihat program serta visi misi para calon yang bertanding.

Pria kelahiran Gorontalo itu mengimbau agar para calon tidak membawa isu kampanye bisa memecah belah masyarakat. Mereka harus menawarkan program yang membangun dan mensejahterakan masyarakat. “Program dan visi misi yang harus dijual ke masyarakat,” terang mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu.

Paslon yang ingin menang harus menggunakan cara-cara santun yang bisa menyatukan masyarakat. Rakyat juga harus jeli dalam memilih pemimpin, karena masa depan daerah ada di tangan rakyat itu sendiri. Jika mereka salah memilih kepala daerah, maka dampaknya akan merasa rasakan sendiri selama lima tahun masa kepemimpinan kepala daerah yang mereka pilih.

Achmad Baidowi, anggota Komisi II itu mengatakan, penggunaan isu SARA di daerah tidak akan sedahsyat di DKI Jakarta. Menurut dia, kampanye itu sangat masif di media sosial. Hal itu cocok dengan masyarakat Jakarta yang melek teknologi. “Propaganda di media sosial terjadi, karena lemahnya aturan,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP itu saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Dia menyatakan Peraturan KPU (PKPU) hanya mengatur media sosial milik pasangan calon (Paslon). Padahal, yang gencar menyebarkan isu SARA adalah media sosial milik orang lain. Yaitu, tutur dia, melalui akun anonim atau buzzer. Persoalan itu yang harus mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu.

(lum/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds