Sanksi untuk Minimarket Bandel Dinilai Tidak Tepat

Anggota DPRD Makassar Basdir

Anggota DPRD Makassar Basdir

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai sanksi pengadaan lapak atau booth PKL oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kepada pengusaha minimarket yang melanggar atau ilegal tidak tepat. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir.

“Seharusnya tidak diberikan kelonggaran seperti itu. Dan memang perusahaan wajib menyerahkan CSR ke pemerintah kota. Kewajiban CSR itukan juga diatur dalam perda,” terangnya, Jumat (12/5/2017).

Karenanya, Basdir mendesak pemerintah kota Makassar menjalankan perda secara tepat. Salah satunya, Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 15 tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Aturan lainnya juga, lanjut Basdir adalah mewajibkan perusahaan membayar 2,5% dari keuntungan, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga jika ada perusahaan yang membandel dapat langsung dikenakan sanksi tersebut.

“Kita harap pengusaha dan pemerintah kota tidak melanggar Perda dan UU ini. Hasil rapat beberapa waktu lalu, kita tidak pernah mengeluarkan rekomendasi seperti itu, malah kita di dewan selalu mendorong dinas terkait untuk tegas dengan tidak memperpanjang izin, ditutup paksa hingga kita minta untuk dipidanakan sebagai penggelapan pajak,” jelas legislator Demokrat ini.

Sebelumnya, minimarket yang tak berizin lengkap akan kembali dibuka. Pemkot memberikan peluang itu, setelah minimarket memenuhi sanksi untuk menyediakan lapak PKL.

Sementara itu, Dinas Penataan Ruang Makassar beberapa waktu lalu menutup 35 gerai Indomaret. Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan, minimarket yang tidak memiliki izin seperti itu yang akan dikenakan disinsentif. Untuk jumlah lapak, akan disesuaikan.

“Kita mau pastikan dulu, apakah tidak memiliki izin sama sekali atau punya izin cuma tidak lengkap, baru kita kasi denda. Yang pastinya kita pasti denda mereka baru bisa beroperasi dan dikeluarkan izin baru,” ungkap Danny beberapa waktu lalu.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds