Raja-Raja Se-Nusantara Ikuti Diklat Pancasila di MK, Peserta Terbanyak dari Sulsel

Foto bersama raja-raja se-Nusantara saat mengikuti Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua Kota Bogor.

Foto bersama raja-raja se-Nusantara saat mengikuti Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua Kota Bogor.

KITA ketahui bahwa peran raja-raja, kesultanan, keraton dan kedatuan saat awal mulanya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah strategis. Adanya kemauan yang kuat dari Para Raja-Raja se nusantara tersebut untuk bergabung kedalam NKRI, rela berkorban baik materi dan non materi untuk mewujudkan NKRI sehingga Pemerintah Indonesia dapat terwujud hingga saat ini.

Namun belakangan ini, kondisi negara kita sedang dilanda kekacauan, hiruk pikuk politik, isu-isu keagaman, kesukuan dan cenderung memecah belah bangsa maka diharapkan raja-raja, kesultanan, keraton dan kedatuan untuk kembali berperan memperkuat NKRI dalam pemahaman nilai-nilai pancasila dan UUD 1945, hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia dilingkup kerajaan dan masyarakat adat sekitar.

Hal ini diatas inilah yang mendasari diadakan kegiatan “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) bertempat di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi RI, Cisarua Kota Bogor.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, dalam sambutannya, mengharapkan pihak kerajaan melalui FSKN dapat menjadi panutan terhadap peningkatan pemahaman . kesadaraan dan ketaat terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hadir kurang lebih 75 perwakilan dari Keraton, Kesultanan, Kesepuhan seluruh nusantara yang sengaja di undang khusus yang nantinya akan bersama-sama merumuskan sebuah rekomendasi mengenai hak konstitusional keraton se nusantara bagi pemerintah.

Sosialisasi ini dikemas dalam bentuk ceramah dan studi kasus menghadirkan sejumlah narasumber antara lain pakar hukum Mahfud MD, Yudi Latif, Susi Dwi Hariyanti, Hesti Armiwulan, dan mantan Sekjen MK Janedjri M Gaffar serta laksamana Yani Antariksa.

Selama empat hari ini para raja, pemangku adat, dan pengurus keraton/kerajaan ini akan memperoleh materi dan berdiskusi mencakup reaktualisasi implementasi Pancasila, konstitusi dan konstitusionalisme, penyelenggaraan negara menurut UU, hak konstitusional dan HAM, dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.

Berikut kerajaan, ataupun kesultanan yang hadir, meliputi Kerajaan-kerajaan Sumatera yaitu Kerajaan Karang, kedatuan lampung, kesultanan serdang, Kesultanan Jambi, Kesulatan Skala brak, Kesultanan Deli, dan Kerajaan Jambu Lipo. Kesultanan Palembang Darussalam.

Kerajaan yang berada di pulau Jawa sendiri yakni Puro Pakualaman Jogjakarta, Kesultanan Kesepuhan Cirebon, Masyarakat Adat Bandung, Masyarakat Adat Pasundan, Masyarakat adat Cirebon, Keraton Sumedang Larang, Kesultanan Sumenep.

Selain itu di kerajaan lainnya seperti Kedatuan Pejanggik Lombok (NTB), Kerajaan lanrantuka Flores (NTT), Kerajaan Tetnai (NTT), Kerajaan Muna (Sultra), Kerajaan kalisusu (sultra), Kerajaan Polaeng (Sulteng), Kerajaan Moro Nene (Sulteng), Kerajaan Kabena (Sultra), Kesultanan Jailolo (Maluku), Kesultanan Jailolo (Maluku), Kerajaan Matan Tanjung pura (Kalimantan), Kerajaan Cantung (kalsel), Kerajaan Bulungan (Kaltara), Kesultanan Paser,

Kerajaan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri menjadi peserta terbanyak. Nampak hadir Kesultanan Gowa I Maddusila Daeng Manyonri Karaeng Katangka Sultan Aluddin II, Raja Gowa ke 37 bersama perdana menterinya Andi Bau Malik Barammasse, Hj Andi Yulianti. Selanjutnya Kedatuan Luwu Diwakili Opu Cenning dan Andi Canna, Dewan Adat Karaeng Galesong Aminuddin Salle, Kerajaan Enrekang Andi Ibrahim, Kerajaan Suppa diwakili Nur Bau Massepe, Kerajaan Cinnong Andi Johar.

Sesi penutupan para Yang Mulia, dan pimpinan kerajaan, kesultanan dan kedatuan dan dewan adat ini dibagi ke dalam beberapa komisi yang akan bertugas memberi rekomendasi kepada MK terkait masalah-masalah terkini kaitannya dengan adat istiadat, budaya serta masalah sengketa antara keraton dan pemerintah daerah.

Citizen Reporter:

Raodah



loading...

Feeds