Pemprov Libatkan Stakeholder Pantau Aktivitas HTI di Sulsel

Ilustrasi massa Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

Ilustrasi massa Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto telah mengumumankan pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin.

Pembububaran HTI diduga karena dianggap tidak mengakui Pancasila sebagai dasar nrgara Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Asmanto Baso Lewa mengungkapkan telah memantau aktivitas HTI Sulsel bersama dengan stakeholder lainnya.

Asmanto Baso Lewa pun mengimbau supaya anggota HTI Sulsel dapat menerima keputusan itu dengan lapang dada. Sebab, menurut Asmanto, keputusan pemerintah pusat untuk rencana pembubaran HTI, telah melalui pertimbangan yang kuat.

” Saya kira sudah kita dengar apa yang menjadi dasar pemerintah membubeakan HTI. Seakan akan dia tidak mau mengakui dengan Pancasila itu sebagai dasar Negara,” kata Asmanto, Selasa (9/5/2017).

Meski demikian, Asmanto mengaku bahwa kehadiran HTI di Sulsel tidak pernah melakukan aktivitas keributan di masyarakat.

Asmanto melanjutkan, Pemprov memang mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) terhadap HTI Sulsel. Namun tidak diperpanjang sejak tahun 2013 lalu, karena HTI telah mendapat izin secara terpusat.

Pada kesempatan yang sama, Asmanto akan bersama dengan pihak terkait untuk melakukan pendekatan terhadap HTI.

(muh fadly/Pojoksulsel)



loading...

Feeds