Ini 10 Poin Kesepakatan Syahrul YL dan OSO

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO)

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO)

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo bersama gubernur se-Indoensia bertemu dengan anggota DPD RI di The Westin Hotel di Jakarta, Senin (8/5/2017).

Pertemuan yang membahas sinergitas DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, dikemas dalam forum dialog antara APPSI dan DPD RI. Di akhir forum dialog tersebut, Gubernur Syahrul YL yang juga Ketua APPSI menandatangani sepuluh poin nota kesepahaman dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO)

Nota kesepahaman ini akan menjadi komitmen meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik, pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI. Sepuluh poin kesepahaman tersebut di antaranya :

Pertama; Bersama-sama meningkatkan hubungan DPD dengan Pemerintah Daerah guna memperbaiki koordinasi hubungan kerja antara DPD dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.

Kedua; Membangun upaya bersama dalam mengawal program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, energi, sumberdaya mineral pariwisata, riset dan teknologi untuk dapat diprioritaskan oleh pemerintah pusat.

Ketiga; Mengambil langkah dan upaya bersama dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Keempat; Mengambil langkah bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan dana transfer pusat ke daerah sebagai upaya nyata daerah dalam meningkatkan dana transfer pusat ke daerah sebagai upaya nyata dalam pengentasan kesenjangan.

Kelima; Memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepada investor dari negara sahabat dalam rangka meningkatkan investasi daerah. Keenam; Meningkatan kerjasama dalam rangka pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah

Ketujuh; Melakukan kajian bersama tentang potensi sengketa kewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah, dan antar daerah serta pola-pola penyelesaiannya.

Kedelapan; Mengembangkan upaya bersama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memastikan pembangunan yang masif dilakukan di daerah perbatasan dan wilayah kepulauan sebagai teras negara.

Kesembilan; Mendukung pembangunan daerah yang berbasis transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesepuluh; Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Gubernur Syahrul YL dalam sambutannya berharap agar forum dialog tersebut menjadi sebuah langkah pasti, dalam membangun sinergitas demi percepatan pembangunan daerah. Pertemuan ini juga diharapkan meningkatkan hubungan DPD RI dan APPSI, serta masukan-masukan dari pemerintah daerah.

“Ke depannya, para senator dan para gubernur akan berjalan seirama dalam mengawal program strategis provinsi,” kata Syahrul YL.

(rls/muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds