Begini Langkah Perlawanan HTI

Ilustrasi massa Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

Ilustrasi massa Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

HIZBUT Tahrir Indonesia (HTI) tidak terima dibubarkan pemerintah. Apalagi, belum ada peringatan apapun yang pernah diberikan kepada mereka.

Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan, jika merujuk pada UU Ormas, harusnya ada surat peringatan 1, 2, hingga 3 sebelum organisasi masyarakat tersebut dibubarkan. “Jangankan surat peringatan ketiga, SP 1 pun belum pernah,” ujarnya di Kantor HTI, Crown Palace, Tebet, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Karena itu, HTI menyiapkan pembelaan dan perlawanan hukum terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Ismail mengaku, pihaknya sedang menyusun pendapat hukum mengapa mereka tidak bisa dibubarkan begitu saja. “Kita akan susun semacam legal opinion,” ungkapnya.

Kata dia, sejak pemerintah mengatakan akan membubarkan HTI, sudah banyak masukan dari praktisi hukum. Bahkan, mereka mengaku mendapat bantuan hukum jika memang pemerintah menempuh jalur pengadilan.

“Kita sudah mendapatkan banyak dari para pengacara yang bersedia membela HTI,” tegas Ismail.

HTI sendiri sejatinya telah memiliki tim hukum, namun mereka menerima apabila banyak pihak yang mau ikut serta membela mereka.

Soal siapa pengacara yang mau ikut membela HTI, Ismail belum mau mengungkapnya. “Sudah banyak, tapi kita ingin siapa yang akan jadi kordinatornya. Itu yang kita siapkan dengan cermat,” sambungnya.

Di sisi lain, Ismail mengaku bahwa HTI akan menggandeng ormas-ormas lain yang rencananya akan dibubarkan pemerintah. Khususnya, ormas-ormas Islam. Sebab mereka merasa itu ancaman terhadap dakwah dan organisasi yang menjalankannya.

“Setelah ini kita akan lakukan pertemuan berbagai tokoh ormas yang ada untuk menyikapi pemerintah,” pungkas Ismail.

(dna/JPG/pojoksulsel)



loading...

Feeds