KPK Sebut E-Government Minimalisir Korupsi di Pemerintahan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka Rakor dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (4/5/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat membuka Rakor dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (4/5/2017). | POJOKSULSEL - MUH FADLY

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, indeks prestasi korupsi di Indonesia bukan hanya diukur pada penegakan hukum.

“Tidak hanya dilihat sebarapa banyak orang yang kita penjarakan, tetapi bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” kata Alexander Marwata usai membuka Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/5/2017).

Menurut Alexander Marwata, jika pelayanan pemerintah bagus, maka akan mengurangi tingkat korupsi yang secara otomatis akan menurunkan indeks prestasi korupsi di Indonesia.

Karena itu, KPK terus mendorong e-govermant dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Sistem pelayanan pemerintahan berbasis online dinilai dapat menjalankan pelayanan yang cepat. Pada pelayanan yang cepat akan menutup kran korupsi maupun gratifikasi.

Alexander Mawarta mencontohkan, dalam dunia bisnis proses e-planning, e-budgeting akan menjadi acuan mengurangi perilaku korupsi, sebab terjadi transparansi setiap waktu dapat terpantau.

“Meskipun sebenarnya belum pasti menjamin tidak ada korupsi, tapi bisa terjadi transparansi,” kata Alexander Marwata.

Sementara pada sisi penegakan hukum, kata Alexander Mawarta, KPK berkoordinsi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

(muh fadly/pojoksulsel)



loading...

Feeds