Pemkot Makassar Diminta Tegas Tidaklanjuti Rekomendasi Pansus Fasum Fasos

Anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabri

Anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabri

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR- Panitia khusus (Pansus) Pencarian Fasilitas umum dan fasilitas khusus (fasum-fasos) DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota (pemkot) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi pembongkaran bangunan Country Coffee Resto (CCR) diatas lahan milik pemkot yang telah ditandatangani oleh ketua pansus Abdul Wahab Tahir.

Hal itu ungkapkan salah satu anggota pansus pencarian fasum-fasos Mustagfir Sabri.

“Rekomendasi dewan sangat jelas, pemkot makassar jangan diam, laksanakan rekomendasi itu,” tegas Moses sapaan Mustagrif Sabri, via WhatsApp, Kamis (20/4/2017).

Sementara itu, Ketua Pansus Fasum Fasos, Abdul Wahab Tahir mengatakan hal senada. Surat rekomendasi yang dikeluarkan dewan yang meminta kepada pemkot Makassar untuk melakukan pembongkaran hingga saat ini belum dilaksanakan.

“CCR jelas memanfaatkan lahan milik pemkot untuk lahan bisnisnya. CCR harus dibongkar itu jelas,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar ini juga menyebut bahwa Pansus fasum fasos DPRD Makassar tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun. “Intinya, semua fasum fasos yang digunakan CCR harus dibongkar. Manfaatnya akan sangat besar kalau itu dilakukan,” jelas Wahab.

“Ini kelemahan pemerintah dulu, sekarang harus kita tindaki. Kalau dinas terkait tidak mampu tindaki, kita minta walikota bertindak tegas sekarang,” tambahnya.

(chaidir pratama/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …