Anies Baswedan Punya Kans Dampingi Prabowo di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

POJOKSULSEL.com, JAKARTA – Hasil pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua hampir dipastikan menempatkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraih suara terbanyak. Secara politik, hasil itu tentu sangat menguntungkan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pengusung duet yang mengalahkan pasangan petahana Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat itu.

Dalam analisis Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, hasil pilkada DKI juga akan mewarnai peta politik di Pemilu Presiden 2019. Menurut Kaka, kemenangan Anies-Sandi menunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih punya pengaruh.

“Jadi secara politis menguntungkan untuk Prabowo, tapi belum tentu secara langsung mendongkrak elektabilitas Prabowo,” ujarnya kepada JPNN, Jumat (21/4/2017).

Menurut Kaka, hasil Pilkada DKI 2017 bisa jadi justru menimbulkan pergeseran konstelasi politik, terutama dalam Pilpres 2019 yang tinggal dua tahun lagi. “Bisa juga (hasil Pilkada DKI,red) memunculkan capres di luar Jokowi vs Prabowo, yang akan nampak dari konstelasi parpol dan hubungan antar parpol,” ulasnya.

Namun, Kaka justru menyebut Anies memiliki peluang besar untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2919. “Siapa partai yang akan mengusung Anies (maju sebagai cawapres, red) ini hanya soal komunikasi parpol-parpol pendukung Anies-Sandi (saat Pilkada DKI,red),” pungkasnya.

(gir/jpnn/pojoksulsel)



loading...

Feeds

selebriti, ariel tattum, foto hot ariel tatum, ariel tatum hot, video mesum ariel tatum

Si Seksi Ariel Tatum Menjomblo

ARTIS seksi Ariel Tatum kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini adalah terkait kabar putusnya kasih asmara dengan pesepakbola Ryuji Utomo. …
Revisi Undang Undang pilkada, uu pilkada, revisi uu, uu pilkada tuntas, dpr ri, pembahasan revisi uu pilkada, mendagri, tjahjo kumolo

Mendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda Ormas

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai daerah perlu membuat peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang …